Oleh : Usman Suhuriah
Wakil Ketua DPRD Sulbar, Fraksi Golkar

Terdapat berbagai tema yang dapat ditampilkan untuk mengungkapkan berbagai kepentingan setelah merefleksikan apa yang telah terjadi setahun terakhir dalam kerja-kerja pemerintahan Sulawesi Barat. Yang tema-tema tersebut dapat dikaitkan sebagai resolusi bagi awal tahun 2021 setelah melewati tahun 2020 dan mengawali 2021.

Bagi konteks personal maupun kelembagaan, makna resolusi adalah terkait dengan apa yang hendak dicapai sebagai tujuan. Hal ini penting karena tujuan serta hambatan yang dihadapi adalah sebuah episode perulangan atau merupakan kejadian berulang. Sehingga hakekatnya menjadi pembelajaran bagaimana perulangan tersebut justru bisa dilakukan penyiasatan agar hal yang kurang positip atau belum menguntungkan tidak terjadi lagi.

Sebagai bentuk resolusi awal tahun maka provinsi ini laiknya menetapkan resolusinya maupun sebagai target perubahan tahun ini. Resolusi itu ditujukan untuk memicu perubahan positif bagi keadaan negatif tahun sebelumnya.  Dengan resolusi itu tentunya tidak bergeser dari dari tema utama yang telah ditetapkan sebagai skala prioritas. Meliputi ;

1). Peningkatan kualitas SDM dan Kualitas hidup masyarakat. 2). Pembangunan imprastruktur dasar. 3). Pembangunan ekonomi ingklusif .  4). Keberlanjutan lingkungan hidup dan 5). Peningkatan tata kelola pemerintahan (data : Bappeda Sulbar 2019).

Oleh tema-tema ini, untuk peningkatan kualitas SDM harus menunjukan ukuran positif di tahun 2021. Atau bergerak positif dengan didukung perubahan pada indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks IPM sebelumnya berada pada poin 69,68 sehingga angka ini sedianya bergerak ke angka positif pada akhir 2021.  Untuk hal ini tentu akan dilihat pergerakan perubahannya mengenai peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, layanan pendidikan berkualitas dan kemudian pengurangan kemiskinan.

Untuk pembangunan imprastruktur dasar juga harus menunjukan perubahan positif ke tahun 2021. Dengan melihat saat ini prosentase kondisi mantap jalan baru 57,65 %. Prosentase elektrifikasi (kelistrikan) 94 %, prosentase rumah layak huni 95 % dan prosentase daerah tertinggal 46 %. Kesemua angka ini harusnya menunjukan perubahan ke angka positif pada tutup tahun 2021.

Untuk tema pembangunan ekonomi ingklusif juga harus menunjukan perubahan positif pada tahun ini, walaupun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Sulbar berada pada angka 5,66 % hingga akhir tahun 2020 mengalami kontraksi luar biasa terutama karena pengaruh pandemi Covid-19 hingga jatuh ke minus (-) 0,78 %. Bagi tema ini nantinya akan dilihat peningkatan nilai tambah pada industri pengolahan, peningkatan produksi dan produktifitas, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pengembangan ekonomi, dan terutama peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha pertanian. Dan ini akan dilihat peningkatan nilai tambah pada jasa produksi, seperti ekonomi kreatif, destinasi wisata serta perluasan akses keuangan/pembiayaan.

Untuk tema keberlanjutan lingkungan hidup, pada tahun sebelumnya berada pada indeks kualitas LH sebesar 73 poin. Bagi tema ini akan dilihat peningkatan pengendalian pencemaran, berikut penanganan degradasi lingkungan hidup pada wilayah pesisir, penanganan gangguan ekologis, optimalisasi penanganan lahan kritis dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan.

Bagi tema peningkatan tata kelola pemerintahan oleh indeks reformasi birokrasi (RB) tahun kemarin adalah poin B. Sehingga kelak akan dilihat peningkatan pada manajemen perubahan, penataan dan penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, meningkatnya kualitas pelayanan publik hingga peningkatan sistem berbasis elektronik.

Oleh tema-tema ini bagi provinsi Sulawesi Barat dalam resolusinya di awal tahun 2021, adalah sebaiknya dinyatakan secara keseluruhan atau sebagian besar untuk konsisten dan komitmen melakukan langkah agar terjadi perubahan positif kepada angka dan fakta yang lebih maju dan menggembirakan.