Artikel.news, Makassar - Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode Triwulan IV 2021 bertempat di GKN II Makassar, Kamis (13/1/2021).

Kepala Kanwil DJPB Sulawesi, Kemenkeu, Syaiful, memaparkan langsung terkait kinerja APBN di Sulsel selama triwulan IV tahun 2021.

Berikut rinciannya:

Realisasi Pendapatan

Pendapatan Negara wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2021 mencapai Rp12,70 triliun atau 97,68% dari target yang ditetapkan Rp13,00 triliun, tumbuh 5,67% dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami pertumbuhan masing-masing 5,18% dan 7,80%.

Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp10,30 triliun atau 91,94 persen dari target. Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri terealisasi Rp10,08 triliun, 91,50% dari target, tumbuh 5,11%. Pajak dalam negeri terdiri dari 1) Pajak Penghasilan dengan realisasi Rp5,40 triliun, 86,39% dari target; 2) Pajak Pertambahan Nilai terealisasi Rp4,39 triliun, 98,42% dari target; 3) Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi Rp63,27 miliar, 139,20% dari target; 4) Cukai terealisasi Rp50,77 miliar, 212,17% dari target; dan 5) Pajak Lainnya terealisasi Rp171,12 miliar, 74,32% dari target.

Lima sektor yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan dalam negeri adalah Perdagangan Besar dan Eceran 23%, Konstruksi 16%, Administrasi Pemerintahan 14%, Industri Pengolahan 11%, dan jasa keuangan 9%, selebihnya sebesar 27% disumbang oleh sektor lainnya.

Sementara pajak perdagangan internasional terealisasi Rp216,90 miliar, 117,77% dari target. Pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea masuk dengan realisasi Rp190,82 miliar, 109,06% dari target, tumbuh 6,52%, dan Bea keluar/pungutan ekspor terealisasi Rp26,08 miliar, 283,30% dari target, tumbuh 23,40% dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu realisasi PNBP tahun 2021 mencapai Rp2,40 triliun, 133,38% dari target. PNBP terdari dari Pendapatan Badan Layanan Umum terealisasi sebesar Rp1,62 triliun, 122,49% dari target, tumbuh 9,48%; dan PNBP lainnya terealisasi Rp780,50 miliar, 163,66% dari target, tumbuh 4,47% dibanding tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja

Belanja Negara Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp50,06 triliun atau 98,62 persen dari pagu Rp50,76 triliun tumbuh 4,15 persen dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp36,99 triliun. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp19,35 triliun tumbuh 5,46% dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis belanjanya belanja Pemerintah Pusat terdiri dari: 1) Belanja pegawai dengan realisasi sebesar Rp8,47 triliun (101,18% dari pagu), belanja pegawai antara lain digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, THR ASN,TNI,POLRI, tunjangan profesi guru dan dosen. 2) Belanja barang terealisasi Rp7,01 triliun (90,31% dari pagu) dengan output yang dihasilkan di antaranya optimasi lahan seluas 30 km, bantuan operasional sekolah sebanyak 49,539 siswa, pemeliharaan jalan sepanjang 1.833 km, kawasan kedelai dan pagi 22.584 unit, penyaluran benih dan jagung 244.035 unit, revitalisasi pasar rakyat 14 unit. 3)  belanja modal Rp3,81 triliun (94,47% dari pagu) dengan output antara lain pembangunan 3 unit bendungan, 330 km jaringan irigasi tersier, rumah susun dan rumah khusus 509 unit, pembangunan jalan 12 km, pembangunan jembatan 561 m, renovasi sekolah dan perguruan tinggi 15 unit, infrastruktur perkeretaapian 100 km,4) belanja bantuan sosial Rp54,42 miliar (98,43% dari pagu) dengan output antara lain pendampingan PKH 3.230 orang, KIP kuliah 2.094 orang, siswa penerima PIP 202 orang.

Sementara untuk realisasi Belanja TKDD mencapai Rp30,72 triliun atau 100,59 persen dari pagu Rp30,54 triliun. TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum dengan realisasi Rp17,33 triliun (100% dari pagu), Dana Bagi Hasil Rp807,67 miliar (163,09%), Dana Alokasi Khusus Fisik Rp3,23 triliun (89,84% dari pagu), Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp5,58 triliun (98,42% dari pagu), Dana Insentif Daerah Rp536,56 miliar (100% dari pagu), dan Dana Desa Rp2,37 triliun (99,77% dari pagu).

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional

Selama tahun 2021, pemerintah telah menyalurkan anggaran PC-PEN di wilayah Sulawesi Selatan sebesar Rp6,88 triliun untuk Program Penanggulangan Covid-19 dan PEN yang dikelompokkan menjadi empat klaster.

Realisasi Klaster kesehatan mencapai 1,54 triliun yang digunakan untuk penanganan pasien covid-19 sebanyak 11.331 orang, insentif tenaga kesehatan sebanyak 43.200 orang, vaksin sebanyak 8.129.646 dosis. Klaster perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp3,51 triliun digunakan  PKH, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Pra Kerja, BLT Desa, subsidi upah, dan bantuan kuota internet. Klaster Program Prioritas di beberapa Kementerian sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi penambahan jumlah pengangguran dilaksanakan dalam bentuk Padat Karya jumlah anggaran yang telah terealisasi di klaster Program Prioritas mencapai Rp1,40 triliun.

Klaster dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp428,95 miliar berupa bantuan pemerintah untuk UMKM (BPUM)  Rp427,68 miliar untuk 356.389 orang dan BLT pedagang kaki lima dan warung Rp1,27 miliar untuk 1.059 orang penerima.

Dukungan Program PC-PEN lainnya berupa Program Keringanan Utang di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dengan target sebanyak 1.832 BKPN senilai total Rp42,45 Miliar dan 1.191 surat pemberitahuan kepada debitur.

Khusus wilayah Sulawesi Selatan, dengan sasaran sebanyak 822 BKPN dan nilai piutang Negara sebesar Rp28,68 Miliar. Penerima crash program keringanan utang di wilayah Sulseltrabar antara lain: 1) 950 Mahasiswa dengan nilai utang total Rp2,50 miliar; 2) 454 Pasien RS dengan nilai utang total Rp7,99 miliar; 3) 149 UKM dengan nilai utang total Rp7,34 Miliar; dan 4) 69 Koperasi dengan nilai utang total Rp15,95 Miliar Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Dalam rangka pemberdayaan UMKM pemerintah telah menjalankan program KUR dan UMi. Selama tahun  2021 KUR yang telah disalurkan sebanyak Rp14,66 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 430.636.

Jika dibandingkan tahun 2020, nilai penyaluran KUR tumbuh 32,87% sedangkan jumlah debitur mengalami peningkatan 6,62%. Sementara itu penyaluran UMi 2021 mencapai Rp184,33 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 49.510.

Nilai penyaluran UMi mengalami penurunan sebanyak 19,59% dan jumlah debitur menurun 20,71% dibanding penyaluran tahun 2020.

Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 alokasi APBN untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp48,68 triliun yang terdiri dari pagu belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp19,18 triliun dan alokasi TKDD sebesar Rp29,50 triliun. Pagu belanja K/L untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp19,18 triliun akan dialokasikan kepada 43 Kementerian/Lembaga yang terdiri dari 780 Satuan Kerja (satker).

Berdasarkan kewenangannya alokasi belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (1) Kantor Pusat Rp3,79 triliun, (2) Kantor Daerah Rp14,99 triliun, (3) Dekonsentrasi Rp119,16 miliar, (4) Tugas Pembantuan Rp283,70 miliar.

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk seluruh Pemda Lingkup Provinsi Sulawesi sebesar Rp29,50 triliun yang terdiri dari: (1) Dana Bagi Hasil sebesar Rp0,88 triliun, (2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp17,34 triliun, (3) DAK Fisik sebesar Rp3,45 triliun, (4) DAK Non Fisik sebesar Rp5,56 triliun, (5) Dana Insentif Daerah sebesar Rp0,15 triliun, (6) Dana Desa sebesar Rp2,12 triliun.

Laporan	:	Aan
Editor	:	Ruslan Amrullah