Dr. Drs. PARMAN, MM.
Dosen Universitas Muhammadiyah Parepare

Insya Allah kalau tidak ada perubahan dari pemerintah, akan dilaksanakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Jakarta Ibukota Negara RI pada tanggal 20 Februari 2025, tak terkecuali Pasangan Tasming Hamid – Hermanto (TSM-MO) Pasangan Wali Kota Wakil Wali Kota Parepare terpilih yang tadi malam 5 Februari 2025 ditetapkan oleh KPU Kota Parepare sebagai Pasangan Wali Kota terpilih periode 2025-2030 dengan perolehan suara sebanyak 38.423 suara atau 43,12 % dari jumlah perolehan suara sah pada Pemilu serentak tahun 2024.

Bahwa Hadirnya pasangan wali kota baru membawa harapan segar, visi baru, dan semangat perubahan yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan.

Namun, di balik optimisme tersebut, juga terdapat tanggung jawab besar yang harus segera diemban oleh Pasangan Wali Kota baru.

Pasangan Wali Kota yang baru ini tidak hanya bertugas menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. 

Hanya saja di awal pemerintahannya, pasangan ini disambut oleh pengurangan anggaran dari pemerintah pusat dan merupakan masalah yang cukup signifikan bagi Pasangan Wali Kota Wakil Wali Kota Parepare terpilih.

Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui berbagai mekanisme, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga program-program bantuan langsung, memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan daerah. Jika anggaran tersebut mengalami pengurangan, tentu hal ini akan berdampak langsung pada pelaksanaan dan pencapaian program yang telah direncanakan.

Menurut penulis minimal ada tiga dampak yang harus dipahami oleh masyarakat kaitannya dengan pengurangan anggaran di awal pemerintahan TSM MO yaitu: Pertama,  salah satu dampak utama dari pengurangan anggaran tersebut adalah terhambatnya berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Seperti perbaikan jalan dan fasilitas publik dan informasi terbaru bahwa anggaran bidang pekerjaan umum sebesar Rp7 miliar lebih habis dipangkas. Dampaknya adalah infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah bisa mengalami kemunduran, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kedua, pengurangan anggaran ini juga berpotensi merugikan sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah berjanji untuk meningkatkan kualitas layanan publik dapat kesulitan memenuhi janji tersebut. Misalnya, jika anggaran untuk kesehatan dan pendidikan berkurang, maka kualitas fasilitas kesehatan dan pendidikan bisa menurun, yang pada gilirannya mengurangi kesejahteraan Masyarakat.

Ketiga, program pemberdayaan ekonomi daerah yang menjadi prioritas Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang sangat bergantung pada alokasi dana pusat, seperti  bantuan modal untuk usaha kecil dan menengah, program pelatihan keterampilan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Pengurangan anggaran pusat dapat mengurangi kemampuan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akibatnya, lapangan kerja baru sulit tercipta, dan perekonomian daerah bisa terhambat.

Dari uraian tersebut di atas yang memberikan informasi tentang dampak yang akan terjadi hubungannya dengan pengurangan anggaran ke daerah, penulis memberikan alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Menurut penulis minimal ada tiga, yakni yang pertama Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih diharapkan mencari sumber pendanaan alternatif untuk tetap menjalankan program-program unggulannya peningkatan pendapatan asli daerah, mengundang investor atau kerja sama dengan pihak swasta. Walaupun, mencari alternatif seperti peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak atau retribusi atau kerja sama dengan pihak swasta bukanlah hal yang mudah.

Kedua, meski pengurangan anggaran pusat membawa tantangan besar, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masih memiliki peluang untuk mencari solusi kreatif dalam mengelola anggaran terbatas. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk pembiayaan bersama dalam proyek-proyek tertentu.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan efisiensi birokrasi dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada, meskipun jumlahnya terbatas.

Ketiga, dengan terbatasnya anggaran pusat, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih bisa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program berbasis gotong royong dan partisipasi publik yang lebih besar dapat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah, sembari memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan ini sangat bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang ada.

Kesimpulan pengurangan anggaran pusat memang memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian program-program Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Namun, meskipun tantangan ini besar, dengan perencanaan yang tepat, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, program-program tersebut masih dapat diwujudkan.

Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih termasuk masyarakat harus siap menghadapi kenyataan ini dengan kebijakan yang inovatif, yang dapat memastikan bahwa keberhasilan pembangunan tetap tercapai meskipun dalam kondisi keuangan yang terbatas. Sebuah kepemimpinan yang adaptif dan kreatif sangat diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian ini demi kesejahteraan masyarakat. Wallahualam Bissawab.

Laporan	:	Parman Parid
Editor	:	Ruslan Amrullah