Artikel.news, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

WTP ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

Pemkot Makassar berhasil mempertahankan Opini WTP sebanyak 9 kali. Mulai LKPD TA 2015. Dimana tahun tersebut pertama kalinya dalam sejarah Kota Makassar meraih WTP.

Lalu berlanjut lagi pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, hingga 2024. Meski LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2020, Kota Makassar meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Serah terima LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024 se-Sulsel diterima langsung Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham dan Ketua DPRD Makassar Supratman, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Senin (26/5/2025).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK atas kerja sama dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Makassar hingga kembali meraih opini WTP.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK beserta seluruh jajarannya yang sangat baik dalam memberikan arahan, treatment, dan dorongan dalam proses penyempurnaan laporan-laporan keuangan kami,” ujar Munafri Arifuddin.

Lebih dari sekedar mengejar opini WTP, menurutnya, laporan keuangan ini memberikan gambaran penting tentang kondisi fiskal Pemkot Makassar. Hal itu menjadi dasar dalam menyusun kerangka kebijakan dan program pembangunan ke depan.

“Yang paling penting dalam laporan ini adalah bagaimana kondisi keuangan eksisting pemerintah kota. Ini yang menjadi dasar bagi kami dalam memaksimalkan kebijakan dan program-program,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi utama dari pencapaian opini WTP.

Tata kelola yang baik, lanjutnya mencerminkan proses administrasi yang tertib, transparan, dan akuntabel.

“Sering saya sampaikan kepada seluruh jajaran di pemerintah kota, jangan hanya berpikir tentang opini WTP sebagai tujuan akhir. Yang utama adalah bagaimana kita menjalankan sistem tata kelola dengan benar. Kalau itu dilakukan, maka opini WTP akan mengikuti,” jelasnya.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, ia juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor, khususnya dukungan dari DPRD Kota Makassar serta Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang turut aktif mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai penutup, Munafri kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang berperan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, serta kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerja sama.

“Kami berterima kasih atas kolaborasi yang sudah terbangun, khususnya dengan DPRD. Tanpa kerja sama dan dukungan dari semua pihak, tentu tidak mudah bagi kita membangun tata kelola yang baik seperti sekarang,” ujarnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan negara.

“WTP merujuk pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” jelas Kepala BPK dalam sambutannya pada forum bersama kepala daerah.

Ia menyebutkan bahwa BPK melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci. Huna memastikan laporan keuangan di susun secara transparan dan akuntabel.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menganalisis seluruh aspek laporan keuangan. Termasuk kelemahan sistem dan rekomendasi perbaikan.

“Seluruh temuan kami telah di komunikasikan kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah. Jadi saat laporan akhir di sampaikan, seharusnya tidak ada lagi keberatan atau informasi yang terlewat,” terangnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab atas laporan keuangan sepenuhnya berada di tangan kepala daerah. Yang wajib memastikan sistem pengelolaan keuangan berjalan dengan baik sesuai dengan standar pemerintahan yang berlaku.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah