Artikel.news, Makassar - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab kolektif lintas sektor dan tingkatan pemerintahan. 

“Penanganan stunting bukan sekadar soal teknis kesehatan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi emas. Kita harus satu visi, satu frekuensi, dan tidak boleh dikotori oleh ego sektoral atau ego elektoral,” tegas Fatmawati.

Ia menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Novotel Makassar, Sabtu (26/7/2025).

Dalam kegiatan yang juga menjadi bagian dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2025 itu, Fatmawati meninjau langsung laporan dari perwakilan kabupaten/kota. 

Ia menekankan pentingnya pemantauan berkala oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), validasi data stunting yang akurat, serta peningkatan efektivitas intervensi.

“Keberhasilan kita harus ditopang dengan data yang benar. Jangan sampai kita bekerja keras tetapi salah sasaran. Posyandu sebagai garda terdepan harus kita kuatkan bersama,” ujarnya.

Ia juga memberi apresiasi terhadap capaian Provinsi Sulsel yang berhasil mencatat penurunan angka stunting signifikan. Saat ini, Sulsel berada di posisi ketiga nasional bersama Sumatera Selatan dalam angka penurunan stunting dengan capaian lebih 4 persen. Adapun Papua Tengah lebih 6 persen dan Jawa Barat lebih 5 persen.

Ia menekankan pentingnya penguatan program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), yang mendorong keterlibatan ASN sebagai orang tua asuh bagi anak-anak berisiko stunting.

“Ini adalah wujud komitmen moral dan sosial kita sebagai aparatur negara. Tidak cukup dengan regulasi dan program, kita harus turun tangan langsung,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, menilai Rakerda 2025 sebagai momentum strategis untuk menyinergikan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung lima program Quick Win dari BKKBN.

“Kita perlu penguatan pada dua hal: efektivitas pelaksanaan dan pemanfaatan data. Tahun 2025 adalah awal dari RPJPN. Kita tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini,” kata Saleh.

Kelima program Quick Win tersebut antara lain: GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), AKAL IMITASI (Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI), SIDAYA (Lansia Berdaya).

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto, juga hadir dan memberikan apresiasi terhadap arah pembangunan Sulsel yang dinilai sejalan dengan kebijakan nasional.

“Visi dan arah RPJMD Sulsel sudah linear dengan Asta Cita Pemerintah Pusat. Ini menjadi modal besar dalam mempercepat penurunan stunting yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan upaya penurunan stunting membutuhkan kolaborasi multipihak, dari dinas teknis hingga tokoh masyarakat.

“Penanganan stunting adalah kerja semua pihak. Tidak ada satu sektor pun yang bisa bekerja sendiri. Itulah kenapa Posyandu harus kita jadikan milik bersama,” tambahnya.

Rakerda ini diikuti oleh 176 peserta dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel, terdiri dari kepala Bappeda, OPD KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. 

Mereka menyusun rencana aksi 2025 yang berbasis evaluasi tahun sebelumnya, dengan harapan menurunkan prevalensi stunting di bawah 20 persen dan memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(*)

Laporan	:	Aan
Editor	:	Ruslan Amrullah