Artikel.news, Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam pengendalian inflasi dengan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025–2027. 

Dokumen strategis ini diharapkan menjadi panduan lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung visi kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga: “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera.”

Kegiatan yang digagas oleh Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat ini berlangsung di Meeting Room D’Maleo Hotel & Convention Center Mamuju, Kamis (23/10/2025).

Acara dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, BUMD, pelaku usaha, serta mitra strategis lintas sektor.

Bapperida Sulbar diwakili oleh Musrifah Hamzah (Perencana Ahli Muda) dan Ilman (Perencana Ahli Pertama). 

Ditemui usai kegiatan, Musrifah menjelaskan bahwa roadmap tersebut bukan sekadar acuan teknis, melainkan juga instrumen implementatif kebijakan ekonomi makro daerah yang memperkuat arah pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai bentuk komunikasi efektif, Bapperida terus melakukan pendampingan melalui asistensi terhadap program perangkat daerah yang mendukung pengendalian inflasi. Kami memastikan setiap program OPD sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah, khususnya misi pertama dalam Panca Daya, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Musrifah.

Ia juga menambahkan, Bapperida telah melakukan pemetaan terhadap program-program terkait inflasi agar data yang dihimpun dari seluruh OPD dapat diverifikasi dan diselaraskan secara akurat. Langkah ini diharapkan menghasilkan roadmap yang terintegrasi dan berbasis data.

Selain itu, Bapperida juga tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PGBPSDL) 2025–2029 yang mencakup empat aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan. 

“Kedua dokumen ini saling melengkapi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah,” tambahnya.

Dari pihak Bank Indonesia, perwakilan lembaga tersebut menekankan pentingnya menjadikan hasil evaluasi roadmap 2022–2024 sebagai dasar penyusunan strategi baru. Meski inflasi Sulbar saat ini berhasil ditekan hingga 1,40 persen, tantangan pasokan dan distribusi masih menjadi perhatian. 

Strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, tetap menjadi pilar utama yang akan dituangkan dalam roadmap baru yang ditargetkan rampung pada November 2025.

Sementara itu, dalam sambutannya, Plh Sekda Sulbar Junda Maulana, M.Si, menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Perlu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta sinergi lintas sektor dan dukungan anggaran yang memadai. Apa yang sudah baik akan kita lanjutkan, dan yang belum optimal akan kita rumuskan kembali,” tegas Junda yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Sulbar.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Bapperida, serta sejumlah OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, Dinas Kominfo, Perum Bulog, dan PT Pertamina Patra Niaga Wilayah IV Sultengbar.(Rls)