Artikel.news, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat kolaborasi lintas lembaga guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dalam audiensi antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, Selasa (16/12/2025), di Kantor BI Perwakilan Sulbar, Mamuju.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyinergikan tugas dan fungsi Bapperida dengan BI dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. Kolaborasi dinilai menjadi kunci di tengah keterbatasan fiskal dan kompleksitas tantangan pembangunan.

Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga telah mengidentifikasi sembilan isu strategis, dengan fokus utama pada tiga permasalahan fundamental: pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Kami melihat ketiga isu ini saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak kuat akan meningkatkan kemiskinan, sementara kualitas SDM yang rendah menghambat percepatan pembangunan,” ujar Darwis Damir.

Dia menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulbar saat ini dipengaruhi belum optimalnya sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, padahal sektor tersebut memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi jika didukung kebijakan yang tepat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menyatakan bahwa prinsip utama BI di daerah adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga perwakilan pusat, BI menjalankan fungsi asesori kebijakan, pengelolaan sistem pembayaran, dan pengedaran uang, namun tidak memiliki kewenangan eksekutorial.

“Dalam pelaksanaan fungsi asesori, Bank Indonesia tidak dapat bertindak secara eksekutorial, sehingga kolaborasi menjadi kunci utama,” katanya.

BI menyatakan sejalan dengan fokus pembangunan Sulbar, terutama pada pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci yang berdampak pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

BI mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui tiga pilar utama: penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor.

Saat ini BI sedang menyusun blueprint pengembangan ekonomi daerah yang akan memetakan potensi komoditas, lapangan usaha, dan pendekatan kewilayahan, serta menetapkan proyek percontohan, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan UMKM. Pendekatan yang dirancang bersifat terintegrasi dari hulu ke hilir.

Plt Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan bahwa gagasan BI sejalan dengan arah kebijakan Pemprov Sulbar. Dengan keterbatasan fiskal APBD, pemerintah daerah memfokuskan dukungan pada sektor unggulan seperti kelapa sawit, kakao, kopi, kelapa, jagung, dan padi.

“Keterbatasan fiskal menuntut sinkronisasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan dukungan APBN dan kementerian terkait. Kami juga berharap sektor perikanan, pariwisata, dan UMKM dapat dikembangkan secara terintegrasi,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Bapperida Sulbar mengusulkan empat strategi utama: sinkronisasi program APBD dengan program BI, penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan kualitas dan pemetaan SDM, serta penguatan komitmen bersama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

Bapperida Sulbar menegaskan perannya sebagai koordinator dan fasilitator pembangunan, serta membuka ruang bagi BI untuk memanfaatkan data dan fasilitas yang tersedia. Pemprov Sulbar telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi sebagai tindak lanjut kebijakan nasional, dengan sembilan langkah konkret, termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

BI menyambut baik inisiatif tersebut dan mengusulkan pelaksanaan workshop perumusan strategi pengembangan ekonomi daerah sebagai langkah awal kolaborasi. Terkait penganggaran, BI menyampaikan bahwa keputusan program dan jadwal pelaksanaan masih menunggu proses internal dan diharapkan dapat disampaikan pada minggu kedua Januari 2026 untuk ditindaklanjuti bersama.(Rls)