Artikel.news, Mamuju - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang dilaksanakan secara virtual, baru-baru ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menugaskan tim dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengikuti rakor tersebut. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebijakan dan strategi daerah tetap selaras dengan arahan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun 2025.

Berdasarkan laporan hasil rakor yang disampaikan Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Muhammad Saleh, tercatat adanya tren peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah Sulawesi Barat.

Pada minggu keempat Desember 2025, IPH Sulawesi Barat tercatat sebesar 3,90 persen, meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang berada di angka 3,58 persen.

“Kenaikan IPH ini dipicu oleh tiga komoditas utama, yakni daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan perlu segera ditindaklanjuti melalui intervensi yang tepat sasaran,” ujar Saleh, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, Bapperida Sulbar menekankan sejumlah langkah strategis yang akan diperkuat di tingkat provinsi, antara lain:

Intervensi Lapangan, melalui optimalisasi operasi pasar dan penguatan pengawasan distribusi komoditas pangan;

Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT), sebagai instrumen menjaga stabilitas harga;

Penguatan Akurasi Data, melalui rekonsiliasi data antara BPS, Bulog, dan perangkat daerah terkait agar kebijakan berbasis data aktual (real time);

Mitigasi Dampak Cuaca, dengan meningkatkan koordinasi bersama BMKG untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, khususnya komoditas hortikultura.

Selain pengendalian inflasi, rakor tersebut juga mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan layanan perizinan, termasuk pembebasan BPHTB dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bapperida Sulbar akan memastikan pelaporan dukungan APBD, baik untuk pembangunan rumah baru maupun renovasi, segera dilengkapi melalui aplikasi SiBARU. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan program perumahan tahun 2026, termasuk pembangunan rumah susun dan peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Plt. Kepala Bapperida Sulbar, Muhammad Darwis Damir, menegaskan bahwa keikutsertaan Bapperida dalam rakor ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Waklinya Salim S Mengga untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat.

“Dengan sinergi lintas sektor, kami berharap stabilitas harga pangan dapat tetap terjaga dan program pemenuhan hunian layak bagi masyarakat dapat terealisasi secara optimal di Sulawesi Barat,” pungkasnya.(Rls)