Artikel.news, Makassar -- Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah menerima kunjungan silaturahmi Kepala Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Sulsel yang baru, Syaiful di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar,  Senin (22/2/2021). 

Syaiful mengantikan pejabat Kakanwil DJPb Sulsel sebelumnya, Sudarmanto.

"Pertama sebagai warga baru, sebagai tamu orang timur izin masuk. Jadi kalau kita datang, 'Harus nampak muka/Pulang harus nampak punggung/'," sebut dengan pantun pria asal Riau ini.

Pertemuan ini disebutmya penting dilakukan di awal tahun. Dalam tata kelola anggaran dibutuhkan dukungan dari gubernur  sebagai pimpinan di Sulsel. Baik itu, terkait dengan tata kelola untuk transfer ke daerah dan dana desa. 

"Ini dalam rangka menumbuhkembangkan ekonomi desa dan mendukung program percepat pemulihan ekonomi," sebutnya.

Dukungan lain juga dalam penanganan Covid-19 serta pengembangan UMKM. Terutama yang betul-betul terpengaruh dan terdampak.

Dengan kondisi Covid-19 ini, sehingga dukungan ini penting untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan baru bagi UMKM. 

Dukungan gubernur juga dibutuhkan terkait vaksinasi tahap ketiga bagi penyelenggara layanan publik,  khususnya di sektor pemerintahan, termasuk di Kanwil DJBp.

"Hal-hal itu tadi yang kita diskusikan dengan beliau. Sehingga beliau mendukung penuh upaya awal ini. Sehingga tata kelola keuangan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik gitu," kata Syaiful kepada wartawan seusai pertemuan.

Ia menyampaikan, dari hal tersebut, gubernur menekankan upaya mencarikan sumber pembiayaan bagi UMKM. Di DJPb untuk hal ini memiliki Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Kegiatannya menyalurkan bantuan bagi usaha kecil, menengah, dan mikro. Di mana selama ini masih disalurkan melalui PNM dan Pegadaian serta Bona Ventura. 

"Saya sampaikan ke beliau, kita bisa support untuk dilakukan pembiayaan. Mungkin melalui koperasi yang bisa kita bentuk di Sulawesi Selatan," sebutnya.  

Syaiful melanjutkan, terkait kondisi penyaluran Dana Desa di Sulsel. Untuk tahun 2000 realisasi mencapai 95 persen. Sedangkan yang sekarang sampai dengan Februari 2021 penyaluran dana desa mendekati angka 9 persen.

Itu terhambat karena dari penetapan APBD-APBDS yang terlambat dari masing-masing pemerintah daerah. Sehingga, Ia meminta gubernur mendorong percepatan itu.

"Kita berharap akhir triwulan 1 ini bisa pada posisi 25-30 persen. Batas akhir triwulan satu pada bulan April," tegasnya.

Sedangkan, terkait dana transfer ke daerah di Sulsel. Dinilainya, posisinya bagus, dibandingkan tahun sebelumnya cukup besar dan meningkat. 

"Alokasi dana ke transfer daerah khususnya Dana Fisik dan Dana Desa tahun ini lebih kurang Rp30,1 triliun di Sulsel," jelasnya.

Sedangkan, kendala penentuan BLT bagi masyarakat yang memang terdampak Covid-19 pada data penerima. 

"Apalagi ketika kita bicara data, kadang turun naik. Kalau ngak fix penentuan jumlahnya bisa jadi hambatan," ujarnya.

Sedangkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah optimis capaian target di bulan April untuk penyaluran Dana Desa triwulan 1 sebesar 25-30 persen dapat tercapai. Jika kendala pada pengesahan APBD Desa yang tidak terhambat.

"Kuncinya penegasan ke bupati. Jadi kalau bupati memiliki konsentrasi, saya kira tidak sulit untuk pengesahan APBD. Apalagi sudah jelas programnya. Insya Allah bisa menembus angka ini. Dan jangan lupa ini masa pandemi," tegasnya.

Laporan	:	Aan
Editor	:	Ruslan Amrullah