Artikel.news, Makassar – DPRD Makassar mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera melakukan sertifikasi terhadap aset Pemerintah yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Hal ini untuk mengantisipasi penguasaan aset milik negara atau milik daerah dikuasai pihak lain utamanya mafia tanah. Karena diketahui mafia tanah makin merajalela di Makassar.

Anggota Komisi A DPRD Makassar Kasrudi mengatakan, mafia tanah bermunculan karena pemerintah tidak memperkuat alas hak kepemilikan.

“Harusnya pemda membuat kelengkapan surat atau mensertifikasi lahan fasum fasos agar tidak jadi incaran mafia-mafia lagi. Yang membuat adanya mafia itu karena alas hak kita kurang lengkap,” ujarnya, Minggu (24/10/2021).

Politisi Partai Gerindra ini enggan berspekulasi soal keterlibatan pejabat pemkot dalam jaringan mafia tanah.

Yang jelasnya, kata Kasrudi, pemkot harus bergerak memastikan seluruh aset punya alas hak yang jelas.

“Kalau saya tidak berani mengatakan itu karena perlu ada bukti yang menyatakan bahwa dia terlibat dengan hal hal itu. Paling bagus kita perkuat alas hak tanah kita dengan pengamanan aset kita. Kalau aset kita sudah mempunyai alas hak sudah aman insy Allah tidak ada lagi mafia,” jelasnya.

Meski begitu, jika terbukti ada pejabat yang terlibat maka harus dilaporkan dan diberi tindakan tegas.

“Itukan ada proses hukumnya. Itu melalui jalur hukum . Saya kan tidak mau masuk disitu kalau itu semua ada aturanya ada prosesnya. Kalau ada yang terlibat dipertanggungjawabkan, harus dilaporkan. Harus ditindak tegas,” kata Kasrudi.

Diketahui, saat ini telah marak mafia tanah. Hal ini membuat kepemilikan lahan kerap bersengketa.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sunraizal menyebut sepertiga tanah di Makassar telah dikuasai oleh mafia tanah.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto juga mengakui adanya praktek mafia tanah yang kerap terjadi.

Diduga ada oknum pegawai yang terbukti terlibat bermain mafia tanah di kota Makassar.

“Kalau mafia tanah, di kota Makassar pasti ada backing di belakangnya, dan pemerintahan juga bersekongkol. Ini saya pernah ngomong di KPK,” ujar Danny Pomanto Kamis (21/10/2021).

“Banyak kehilangan sekarang, gugatan luar biasa berkembang itu mafia tanah pasti ada yang backup dibelakangnya pasti orang kuat finansialnya,” sambungnya.