Artikel.news, Makassar — Perumda Air Minum Makassar menggugat perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 melalui jalur hukum karena tak kunjung menyelesaikan dana pensiun pegawai Perumda Air Minum Makassar.

Terkait upaya hukum ini, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo memberikan dukungan. Menurutnya, dengan menempuh jalur hukum maka akan memberikan kepastian penyelesaian pembayaran dana pensiun tersebut.

“Penyelesaian melalui jalur hukum akan memberikan kepastian terkait langkah penyelesaian pembayaran dana pensiunan di PDAM Makassar,” kata Rudianto Lallo, dilansir dari Upeks.co.id, Ahad (17/4/2022).

Menurut Rudianto, upaya hukum baik berupa pelaporan ke polisi dan melalui jalur gugatan perdata ke pengadilan, adalah solusi terbaik dalam penyelesaian polemik pembayaran dana pensiunan PDAM yang belum tuntas sejak tahun 2019 lalu.

“Keputusan hukum akan memberikan solusi terkait perkara ini. Bisa berupa upaya paksa pembayaran seperti penyitaan aset perusahaan asuransi (AJB Bumiputera 1912) atau solusi lainnya,” ujar politisi Partai NasDem ini.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak AJB Bumiputera 1912 hingga kini belum meyelesaikan pembayaran dana pensiunan PDAM Makassar, dan juga tidak memberikan solusi dalam upaya penyelesaian kewajiban senilai Rp11,4 miliar lebih tersebut. Terdapat puluhan pensiunan PDAM Makassar yang menjadi korban perkara ini.

Untuk mendapat kepastian upaya penyelesaian, Perumda Air Minum Makassar melalui penasehat hukumnya, Nurhalim, melaporkan perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 ke Polrestabes Makassar.

“Kami atas nama Perumda Air Minum Makassar melaporkan perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 ke Polrestabes Makassar terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan dana pensiun untuk 50 orang pensiunan Perumda Air Minun Makassar dengan nilai Rp11.4 lebih,” kata Nurhalim.

Laporan ke Polrestabes Makassar ini terdaftar dengan register No.LP/653/IV/2022/SPKT/Polrestabes Mks/Polda Sul-Sel, diterima dan ditandangani oleh Aipda Jamaluddin.

Nurhalim secara rinci menyebutkan, dugaan penipuan dan penggelapan ini menguat karena 50 orang pensiunan Perumda Air Minum Makassar yang mengajukan klaim pembayaran berdasarkan polis nomor 57232 dan 62127 untuk program Kesejahteraan Karyawan Tunjangan Hari Tua, dari perusahaan AJB Bumiputera 1912 tak kunjung ada upaya penyelesaian.

“Kami melihat tidak ada itikad baik dari pihak AJB Bumiputera 1912 untuk menyelesaikan pembayaran Pensiunan pegawai PDAM. Proses hukum diharapkan bisa memberi solusi dan kepastian penyelesaian perkara ini,” kata Nurhalim.