artikel.news, Makassar-- Aliansi Driver Maxim Makassar Bersatu (ADMMB) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Rabu (02/02/2022).

Aksi yang dilakukan driver ojol itu menuntut penyesuaian tarif, Maps Aplikator, dan kerugian driver kepada pihak manajemen Maxim.

“Kami aliansi driver Maxim menuntut kepada pihak manajemen Maxim akan melakukan penyesuaian tarif, perbaikan Maps Aplikator, dan kerugian driver yang terkena tipu,” kata Ketum ADMMB, Muh Harun Pujo Laksono.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kurang lebih dua tahun driver Maxim terus mengalami keluhan. Dimana, tarif bike dari 7,9k menjadi 8,9k atau 4,4 km menjadi 3km.

Driver Maxim juga menuntut persoalan kebaikan tarif tertentu dengan melihat kondisi alam dan keadaan dijalan misalnya, hujan, tengah malam, dan macet total. Begitupun tarif delivery (bike dan car) serta menaikkan tarif car dari 7k menjadi 9k.

“Ini salah satu poin tuntutan kami agar penyesuaian tarif juga diberlakukan di Driver Maxim,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, Maps Aplikator yang digunakan Maxim juga harus dibenahi. Sebab, Maps yang disediakan menggunakan sistem lama dan tidak sesuai dengan titik koordinat.

“Kami driver Maxim sangat dirugikan digunakan Maps Maxim sekarang. Karena tidak sesuai titik koodinat. Belum lagi kendaraan kami bukan menggunakan premium melainkan pertalite. Dan ini juga yg harus dipertimbangkan,” sarannya.

Harun pun menambahkan, driver Maxim di Makassar juga menginginkan agar diver disediakan tim hukum dan advokasi. “Jujur saja kami driver Maxim tidak ditanggung asuransi oleh pihak manajemen bila mengalami kecelakaan atau mengalam kendala di jalan. Makanya pendampingan tim hukum dan advokasi kami butuhkan untuk membela para driver,” ujarnya.

Sementara, Anggota DPRD Makassar, Nurul Hidayat yang menerima aspirasi Driver Maxim mengatakan, berdasarkan tuntutan driver memang Maxim memiliki banyak kelemahan diantaranya tarif yang murah, promo besar-besaran, dan Maps yang tidak akuran. Tentu hal ini menjadi pertimbangan agar para driver bisa dimediasi untuk perbincangkan pesoalan ini.

“Saya sebagai anggota DPRD akan membicarakan persoalan ini kepada Komisi yang menanganinya. Dan kami akan melakukan RDP dan mengundang semua stakholder (Manajemen Maxim dan Dinas Perhubungan) terkait,” janji legislator Golkar itu.

Langkah yang akan dilakukan, kata dia, pihaknya segera menyampaikan persoalan ini kepada pihak terkait untuk duduk bersama belalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Anggota DPRD, Driver Maxim, Dinas Perhubungan, dan Manajemen Maxim Makassar.

“Saya akan komunikasikan menindaki segera persoalan ini. Kalau pun manajemen Maxim di Makassar tidak ingin mengambil langkah kami merekomendasikan ke Dishub untuk menutup Maxim Makassar,” tegas Nurhayati.