Artikel.news, Makassar – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun 2022 sebesar 2 triliun. Hal itu mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yakni, 1 triliun (Rp1.000.025.000.000). 

Hanya saja dari target tersebut, Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp911.856.323.547. 

Angka itu sudah melampaui capaian 2020 yang hanya Rp868.476.083.310. Artinya selisih pendapat an dengan tahun lalu mencapai Rp43.380.240.237 atau 4,99 persen. 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, HM Yunus mengatakan, Pemkot Makassar tak akan kesulitan untuk mencapai target 2 triliun pada 2022.  

“Tinggal memaksimalkan kinerja Perusda di Kota Makassar, target tersebut bisa tercapai,” kata Yunus, Selasa (4/1/2022). 

Pasalnya, realisasi pendapatan pemerintah kota pada tahun 2021 hanya mendapatkan hanya 900 miliar. 

Menurutnya, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan PAD.  “Kalau sebenarnya mau bekerja, Perusda saja itu yang bekerja sudah bisa mencapai 2 triliun. Terutama dari PD Parkir dan PD Pasar, kecil itu kalau 2 triliun asalkan dua saja Perusda itu bekerja, kecil itu,” ujar Yunus. 

Dia mencontohkan, PD Parkir misalnya sudah bisa mendapatkan pendapatan yang sangat besar asalkan memaksimalkan kinerjanya.  

Apalagi di Kota Makassar, ada banyak kendaraan yang parkir setiap hari. Tentu jika PD Parkir bekerja maksimal, dapat mencapai pendapatan yang besar.  

“Coba kali dulu motor dan mobil yang ada di Kota Makassar yang bergerak setiap hari dan yang parkir setiap hari kali sekian, kira-kira itu bisa sampai triliun di luar pendapatan yang lain,” jelasnya. 

Ia mengaku mendukung penuh target pemerintah kota yang ingin PAD tercapai hingga Rp2 triliun. Di sisi lain, Yunus menyarankan pemerintah kota lebih menggenjot lagi kinerja Perusda.  

“Tentu dengan catatan harus secara maksimal kinerja Perusda dan harus ada perjanjian hitam di atas putih kalau tidak tercapai yah mundur dong sebagai direksi,” terangnya 

“Itu saja PDAM berapa keuntungannya luar biasa, jual air tidak punya modal. Jadi triliun kecil itu kalau mau dikelola secara maksimal,” sambungnya.

Saat Wali Kota Makassar memecat Direksi Perusda, Yunus mengaku langkah tersebut sudah tepat dengan dalih rendahnya PAD Makassar lantaran Perusda tak mau bekerja maksimal. 

 “Makanya saya dukung Pak Danny direksi Perusda diganti semua. Karena memang cara kerjanya tidak profesional. Karena tidak menyumbang PAD. Nah coba mereka bekerja maksimal, saya harap tahun ini mereka bekerja profesional,” pungkasnya. 

Kepala Bapenda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra mengatakan pihaknya bakal melakukan gebrakan baru seperti digitalisasi pajak dan penataan reklame yang menjadi prioritas utama. 

Firman menuturkan akan ditempatkan CCTV, salah satunya untuk memantau perkembangan jumlah pengunjung di restoran. 

“Nanti laskar pelangi akan mengecek pajak restoran jika tidak sesuai dengan aplikasi. Kalau ada yang nakal. Jadi mereka turun asesmen untuk detailnya,” tuturnya. 

Pada era digitalisasi ini masyarakat juga bisa mengecek pajak mereka melalui pbb.go.id. Apalagi, penataan ulang manajemen di tubuh BUMD beberapa waktu lalu, diyakini membawa perubahan pada masing-masing Perumda. 

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah