Artikel.news, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Makassar, Hadi Ibrahim Baso menyoroti serapan anggaran khusus di Dinas Sosial (Dinsos) masih sangat minim, baru sekitar 13 persen. Padahal sudah memasuki pertengahan tahun 2022.

Pasalnya banyak hal mendesak yang harus segera dituntaskan, seperti persoalan menahun maraknya anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Makassar.

Hadi pun meminta agar Dinas Sosial segera membelanjakan anggaran tersebut untuk kepentingan pembinaan dan kebutuhan sosial.

“Kita mendesak dana itu dibelanjakan untuk kebutuhan sosial. Total anggaran itu cukup tinggi. Serapan anggarannya sangat tidak maksimal. Sisa bagaimana laporan pertanggungjawaban,” katanya, dilansir dari Terkini.id, Jumat (15/7/2022).

Hadi juga meminta agar melibatkan Polrestabes Makassar dalam penertiban anjal dan gepeng. Sebab, Legislator PKS itu menduga, ada potensi eksploitasi anak yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab.

“Kami menyampaikan soal anjal gepeng, data anak putus sekolah itu 4 ribu lebih, jangan sampai lari kesitu. Jangan sampai ada eksploitasi anak yang memanfaatkan hal itu. Intinya seluruh dinas harus sama sama menyelesaikan hal ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman menilai penanganan anak jalanan tak akan tuntas bila penanganan masih setengah-setengah.

Menurutnya, bila ada pihak yang mengakomodir para anjal untuk mencari uang. Ia menilai hal itu mencari ancaman serius bagi tumbuh kembang anak.

Pemerintah, kata dia, seyogyanya tak melempar keluhan melainkan menindak tegas secara hukum.

“Jadi kita perhatikan itu anak-anak di jalan, sebenarnya itu muda, karena itukan nampak. Dan itu memang mereka dikoordinir, dan itu harus ditindak tegas. Jika memang disinyalir jika ada yang mengakomodir harus ditindak dengan tegas,” ujar Yeni.