Artikel.news, Parepare -- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Parepare menggelar Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Bagi Petugas KB, Tenaga Kesehatan dan Mitra Kerja Tingkat Kota Parepare Tahun Anggaran 2023, Kamis (30/3/2023).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parepare itu dibuka resmi Kepala DPPKB Parepare, Dr Hj Halwatiah. 

Turut hadir Sekretaris DPPKB H Yunus Nonci, Kepala Bidang KB dr Hj Zulfadyanty AS, dan para peserta orientasi. 

Dalam sambutannya, Halwatiah mengatakan, Pemerintah Pusat memberi atensi serius terhadap masalah KB. Karena itu BKKBN Pusat memberi tugas dan tanggung jawab kepada jajarannya di daerah agar mendorong para kader, penyuluh KB, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memotivasi dan mengedukasi aktif masyarakat usia subur. 

"Bagaimana kita mengedukasi calon pengantin, ibu hamil, dan masyarakat yang punya anak kecil untuk aktif dalam program KB. Calon pengantin arahkan ke Kementerian Agama, supaya daftarkan diri. Tugas TPK untuk mendampingi. Yang ibu hamil edukasi agar bisa aktif periksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada," pinta Halwatiah. 

Halwatiah menekankan, para kader dan penyuluh KB harus aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengajak masyarakat untuk ikut program KB. Khusus bagi calon pengantin nantinya agar punya program yang baik untuk melahirkan. Tujuannya untuk mencegah stunting dan menurunkan angka stunting. 

"Tugas kader dan penyuluh harus mengetahui berapa Balita di lokasinya. Dari sekian jumlah Balita, berapa yang ke Posyandu. Nah yang tidak ke Posyandu ini harus dijemput, edukasi supaya anaknya dibawa ke Posyandu," ingat Halwatiah. 

Halwatiah mengingatkan, hasil survei stunting pada 2021, angka stunting di Parepare 24 persen, kemudian pada 2022 menjadi 27 persen atau terjadi kenaikan 2,7 persen. Karena itu pada 2023 ditargetkan harus diturunkan menjadi 13 persen.

"DPPKB sudah survei lapangan di beberapa Kelurahan, tapi tidak ada satupun sesuai dengan data yang ada. Jadi kita mesti evaluasi laporan itu. Salah satu buktinya, laporan di salah satu Kelurahan ada 40 anak stunting, tapi setelah disurvei lapangan ternyata hanya 12 anak," tandas Halwatiah.