Artikel.news, Makassar - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, menghadiri acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se-Provinsi Sulawesi Selatan. 

Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan yang berlangsung pada Senin (26/5/2025) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar.

Dalam kegiatan tersebut, BPK menyerahkan secara langsung hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024 kepada para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari kabupaten/kota se-Sulsel.

Kehadiran Supratman sebagai Ketua DPRD Kota Makassar menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Supratman, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta penguatan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga audit negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Supratman hadir bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk menerima LHP Tahun Anggaran 2024.

Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPK atas kerja sama dalam penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Makassar hingga kembali meraih opini WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut.

“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK beserta seluruh jajarannya yang sangat baik dalam memberikan arahan, treatment, dan dorongan dalam proses penyempurnaan laporan-laporan keuangan kami,” ujar Munafri Arifuddin.

Lebih dari sekedar mengejar opini WTP, menurutnya, laporan keuangan ini memberikan gambaran penting tentang kondisi fiskal Pemkot Makassar. Hal itu menjadi dasar dalam menyusun kerangka kebijakan dan program pembangunan ke depan.

“Yang paling penting dalam laporan ini adalah bagaimana kondisi keuangan eksisting pemerintah kota. Ini yang menjadi dasar bagi kami dalam memaksimalkan kebijakan dan program-program,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi utama dari pencapaian opini WTP.