Artikel.news, Makassar - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung meninjau Terminal Regional Daya Makassar untuk melihat langsung kondisi nyata dan menyiapkan langkah strategis penataan terminal tersebut. 

"Saya turun langsung ke Terminal Daya, melihat kondisi nyata dan menyiapkan langkah strategis penataan. Terminal ini terlalu potensial jika dibiarkan lesu. Kita butuh sistem yang tertib, produktif, dan terintegrasi," ucap Wali Kota Munafri di akun media sosial, Selasa (23/5/2025).

Menurut Munafri, maraknya terminal bayangan jadi hambatan utama. Karena itu, ia menegaskan agar bongkar-muat penumpang harus kembali ke dalam terminal. 

Ini penting bukan hanya demi ketertiban, tapi juga agar ekonomi warga terutama UMKM ikut tumbuh bersama ekosistem transportasi.

"Kami segera berkoordinasi lintas kewenangan, baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Kalau terminal dikelola seperti bandara tertib, efisien, dan memberi ruang bagi aktivitas ekonomi maka bukan hanya transportasi yang hidup, tapi juga kota kita secara keseluruhan," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Terminal Makassar Metro, Elber Maqbul Amin, menegaskan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menertibkan operasional Perusahaan Otobus (PO) yang selama ini banyak melakukan bongkar-muat di luar area terminal.

“Jadi yang harus kita tertibkan adalah regulasi PO. Bongkar-muat harus di dalam terminal, baik yang datang maupun yang berangkat,” katanya.

“Kalau ini dilakukan, terminal bisa hidup seperti konsep bandara. Penumpang datang, menunggu, bertransaksi, lalu naik kendaraan di dalam area resmi,” tambah Elber.

Ia mengungkapkan, saat ini setiap malam hingga pagi, ada sekitar 2.000 hingga 3.000 penumpang yang melewati area terminal.

Namun karena proses bongkar-muat dilakukan di luar, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghidupkan kios-kios UMKM di dalam terminal.

“Kalau 2.000–3.000 orang menunggu di dalam, maka mereka akan belanja, ke toilet, beli minuman, makanan, rokok, dan lainnya. UMKM akan tumbuh,” tuturnya.

“Tapi sekarang, karena semua dilakukan di luar, penumpang hanya lewat. Terminal sepi, ekonomi tidak bergerak,” lanjutnya.

Elber juga menuturkan, bahwa salah satu kendala utama dalam penataan terminal adalah aspek regulasi yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui balai terkait.