Artikel.news, Parepare -- Kota Parepare menjadikan atensi serius penanganan sanitasi. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral, dan kerja sama lebih efektif untuk penanganan bersama masalah sanitasi.

Hal ini diungkap Wali Kota Parepare Tasming Hamid saat menerima audiensi Tim Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kementerian PU Sulawesi Selatan bersama Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kota Parepare di ruang rapat utama Kantor Wali Kota Parepare, Selasa (12/8/2025).

Audiensi bersama Wali Kota ini merupakan tahapan Coaching Clinic II Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Parepare.

"Menjadi atensi Pemerintah Kota untuk lebih serius menangani masalah sanitasi ini. Perangkat di bawah terutama Camat dan Lurah harus lebih masif mengedukasi masyarakat. Demikian juga sarana prasarana harus lebih ditingkatkan," kata Tasming Hamid.

Tasming menekankan, masalah sanitasi ini sangat penting untuk ditangani bersama, karena itu dibutuhkan gerakan yang tepat, efektif dan efisien.

Arman Rahim yang mewakili Kepala BPBPK Kementerian PU Sulsel mengatakan, fokus Pemkot Parepare saat ini adalah mampu mengimplementasi SSK atau Strategi Sanitasi Kabupaten Kota.

"Apalagi Parepare sudah punya dokumen sektoral tersusun sejak 2024 untuk periode lima tahun. Jadi PPSP dampingi Pemkot seperti apa yang dilakukan terhadap dokumen SSK. Ada paket kebijakan Wali Kota untuk strategi jangka pandek. Kemudian Pokja PKP buat agenda skenario seperti apa kegiatan untuk jangka pendek. Seperti apa yang paling efektif dan efisien agar Parepare lebih tepat dalam penanganan sanitasi di daerahnya," saran Arman. 

Penekanan sama diungkap Pj Sekda Parepare sekaligus Ketua Pokja PKP Parepare Amarun Agung Hamka. "Pastinya Pemerintah Kota akan atensi lebih serius masalah SSK ini. Karena program ini juga mendukung pencapaian Kota Sehat, dan ikut mendukung penilaian Adipura," ungkap Hamka, sapaannya.

Hamka mendorong semua SKPD anggota Pokja PKP untuk bergerak cepat dan tepat dalam implementasi SSK ini. Bappeda bertugas integrasikan SSK dalam perencanaan daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Dinas PUPR fokus pada masalah air limbah dan drainase.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tangani masalah persampahan, lingkungan, hingga TPA. Dinas Kesehatan mengatensi masalah dampak kesehatan dan kembali gerakkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Serta Camat dan Lurah fasilitasi dan libatkan partisipasi masyarakat.

"Dibutuhkan kolaborasi berbasis data, keberlanjutan, partisipatif dan integratif," harap Hamka.

Para Kepala SKPD anggota Pokja PKP Parepare turut hadir dalam audiensi ini. Di antaranya Asisten II A Ardian Asyraq, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi, Kepala DLH Susianna, Kepala Dinas Kesehatan Rahmawaty Natsir, Kepala Dinas Perkimtan, Camat Ujung Muh Yusuf Azis, Camat Bacukiki Muh Syakir, Camat Bacukiki Barat Ardiansyah Arifuddin, serta jajaran terkait Pemkot Parepare.

Kepala Bappeda Zulkarnaen mengungkapkan, Pokja PKP Parepare termasuk paling aktif. Kolaborasi dan dukungan dari BPBPK Kementerian PU juga telah banyak memberi bantuan kepada Parepare.

"Bantuan rumah layak huni,  kawasan kumuh dan sanitasi. Dan ini mendukung Asta Cita Presiden, karena sanitasi adalah salah satu hal yang wajib. Untuk semua komitmen ini ada dalam 18 program prioritas Pemerintah Kota Parepare, dan sudah dilembagakan dalam RPJMD," tandas Zulkarnaen.