Artikel.news, Makassar - Rehabilitasi besar-besaran atau pembangunan ulang gedung DPRD Kota Makassar direncanakan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pihak Kementerian PU akan menggunakan dana darurat untuk memperbaiki atau membangun kembali seluruh fasilitas dan bangunan milik pemerintah yang rusak akibat kerusuhan dan pembakaran pada akhir Agustus lalu.

Untuk pembangunan ulang gedung DPRD Makassar tetap di lokasi lahan yang sama, yaitu di Jalan AP Pettarani, Blok E Nomor 1-2, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi mengemukakan, gedung DPRD telah tercatat sebagai aset resmi Pemerintah Kota Makassar sehingga tidak ada rencana pemindahan lokasi.

"Karena ini sudah menjadi aset pemerintah kota, wajar jika DPRD Makassar dibangun kembali di sini," kata Ray, dilansir dari IDN Times, Sabtu (6/9/2025).

Meski pembangunan gedung belum dimulai, namun aktivitas legislatif tetap berjalan. Dokumen dan pelayanan administrasi dibagi ke beberapa lokasi berbeda. 

Sekretariat DPRD tengah menjajaki pemanfaatan bangunan sementara untuk menampung aktivitas kedewanan. Ruang paripurna, ruang komisi, dan ruang pertemuan bagi Badan Anggaran serta Badan Musyawarah diproyeksikan tersedia di lokasi itu.

"Kami ini sekarang belum punya kantor yang bisa dipakai secara penuh. Solusi sementara, urusan administrasi dipecah di beberapa lokasi," kata Ray Suryadi.

Di tengah keterbatasan itu, agenda kedewanan tetap berjalan. Penetapan APBD Perubahan 2025 telah dilaksanakan secara hybrid demi menghindari penundaan belanja daerah.

"Kita bersyukur APBD Perubahan sudah disahkan kemarin. Itu krusial, sebab jika tidak segera ditetapkan, belanja APBD bisa terhambat. Alhamdulillah prosesnya lancar, meskipun melalui mekanisme daring," jelas Sekretaris Komisi C DPRD Makassar ini.

Sebelumnya, pemerintah Pusat melalui Kementerian PU telah menghitung biaya perbaikan fasilitas milik pemerintah yang dirusak massa pendemo pada 25 Agustus hingga 1 September 2025, termasuk dua gedung di Kota Makassar yakni gedung DPRD Makassar dan gedung DPRD Sulsel.

Kalkulasi Kementerian PU, dibutuhkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk memperbaiki seluruh fasilitas yang rusak itu. Anggaran perbaikan atau pembangunan kembali bersumber dari dana darurat.

“Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar, hampir yah, 800 sekian lah, hampir Rp900 miliar,” kata Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Selasa (2/9/2025) dikutip dari Youtube iNews TV.

Dody Hanggodo menyebut, kerusakan aset milik pemerintah itu terbagi dalam kategori rusak ringan, sedang dan berat.

Gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulsel, termasuk yang akan diperbaiki dan masuk kategori rusak berat.

“Yang paling besar (biayanya) itu gedung-gedung DPRD, yang paling besar yah seperti di Kota Makassar,” tutur Dody.

Menurutnya, anggaran perbaikan maupun pembangunan gedung dan fasilitas pemerintah yang rusak bakal menggunakan dana darurat.

 

Laporan	:	Aan
Editor	:	Ruslan Amrullah