Artikel.news, Makassar - Hari Selasa (16/9/2025), Tim Direktorat Jenderal Cipta Karya kementerian Pekerjaan Umum yang dipimpin langsung oleh Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, meninjau kondisi gedung DPRD Kota Makassar yang rusak berat setelah peristiwa pembakaran pada 29 Agustus 2025 lalu.

Hadir mendampingi Tim Ditjen Cipta Karya tersebut para Pimpinan DPRD Makassar bersama Sekretaris DPRD Makassar.
Juga hadir Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta pejabat terkait, seperti Kepala Dinas PUPR Kota Makassar.

Ketua DPRD Makassar Supratman mengemukakan, agenda ini bertujuan meninjau secara langsung kondisi pascakebakaran sekaligus melakukan perhitungan awal kebutuhan anggaran, sebagai bahan pertimbangan pengajuan pembangunan ulang yang rencananya akan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

"Pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada tanggal 29 Agustus lalu, perhatian pemerintah pusat dan pemerintah kota terus tertuju pada percepatan rencana pembangunan Gedung DPRD Kota Makassar," ujar Supratman.

Menurut Supratman, dari internal dewan, pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk memastikan kelancaran proses pembangunan. 

Sementara Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, menegaskan pihaknya siap mengawal seluruh proses pembangunan tersebut.

“Kami dari Sekretariat DPRD Kota Makassar akan mensupport dan memberikan data yang dibutuhkan demi kelancaran mulai dari proses perencanaan dan pembangunan kembali gedung DPRD Makassar,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan ini akan selaras dengan arahan dari pemerintah daerah.

“Prinsipnya kami akan mensupport semua langkah cepat dari Kementerian PU, tentu akan terus mendapat petunjuk dan arahan dari Wali Kota Makassar,” kata Andi Rahmat. 

Sebelumnya, Menteri PU, Dody Hanggodo, telah menyatakan bahwa instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga klasifikasi kerusakan harus segera dilakukan untuk penanganan. 
“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak,” kata Menteri Dody. 

Keputusan untuk membangun ulang gedung utama DPRD Makassar diambil setelah peninjauan langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan pimpinan DPRD.

Menurut Dirjen Dewi, gedung yang diresmikan tahun 1986 itu mengalami kerusakan berat dan dinilai tidak lagi memenuhi standar keamanan modern, seperti standar gempa dan jalur evakuasi. 

“Sehingga untuk yang gedung utama ini akan kami usulkan sesuai dengan usulan Pak Wali, ini akan dilakukan rekonstruksi, jadi pembangunan baru,” jelas Dewi. 

Sementara itu, gedung baru di kompleks DPRD yang dibangun tahun 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan akan direhabilitasi segera. Targetnya, bangunan tersebut dapat kembali digunakan pada awal tahun 2026.