Artikel.News, Makassar - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi, menyoroti kurang optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di masa lalu sekaligus menyampaikan optimisme terhadap hadirnya Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai langkah baru yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hal ini ia ugkapkan saat menjadi salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Tata Kelola dan Pengembangan Koperasi Merah Putih yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN Makassar, Senin 20 Oktober 2025.

Sri Rahayu menilai, pengalaman masa lalu dengan program Bumdes perlu menjadi bahan refleksi. Ia menyebut banyak Bumdes tidak berkembang karena didorong secara tergesa-gesa dan kurang disiapkan secara menyeluruh.

“Pada masa Presiden Jokowi, program Bumdes itu saya pikir terkesan dipaksakan untuk bisa berkembang di seluruh desa. Namun karena masih sangat prematur, hanya sekitar 20 persen yang berhasil di Indonesia. Termasuk di Sulsel, pengembangannya masih terbatas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kehadiran Kopdes Merah Putih diharapkan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sri Rahayu menekankan pentingnya perencanaan berbasis potensi desa dan kelurahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pengurus koperasi.

“Ketika SDA kita mumpuni tapi SDM-nya tidak siap, koperasi akan jalan di tempat. Maka peningkatan kapasitas pengurus itu penting. Kita harus pastikan mereka kompeten dan paham arah pengembangan koperasi,” tegasnya.

Salah satu contoh kesuksesan Kopdes Merah Putih yakni dua kabupaten di Sulawesi Selatan—Maros dan Takalar—dipilih sebagai daerah percontohan pembentukan Kopdes. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Takalar yang dinilai responsif dan aktif dalam menjemput program nasional ini.

Ia juga menjelaskan, pengembangan Kopdes bukan sekadar membangun lembaga baru, tetapi menciptakan sistem ekonomi yang benar-benar berpihak kepada masyarakat desa. Kopdes diharapkan menjadi ruang kesejahteraan bersama yang berfokus pada kebutuhan rakyat, mulai dari penyediaan pupuk dan bibit untuk petani hingga fasilitasi akses pasar agar masyarakat tidak dirugikan.

“Kehadiran Kopdes Merah Putih ini harus menjadi ruang kesejahteraan, tidak hanya bagi pengurus tetapi juga masyarakat. Karena itu, Kopdes tidak boleh hanya fokus pada produksi, tapi juga harus menyiapkan pasarnya,” jelasnya.

Sri Rahayu menambahkan bahwa pihaknya bersama Apdesi Sulsel akan mendorong pembinaan 20 Kopdes per kabupaten, khusus di wilayah desa. Pendampingan tersebut mencakup pelatihan public speaking, psikologi kepemimpinan, dan manajemen koperasi agar setiap pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya.

“Tidak ada gunanya kalau pengurus dipilih tapi tidak punya kemampuan mengelola. SDM yang kuat adalah kunci, baru kemudian kita bicara SDA,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kejelasan regulasi dan transparansi dalam tata kelola Kopdes agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian di kemudian hari.

“Regulasi Kopdes ini harus betul-betul jelas supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah sudah memberi ruang, dan Presiden sudah pasang badan untuk keberhasilan koperasi ini. Maka kita jangan takut berkarya, niat baik dan usaha maksimal pasti membuahkan hasil,” tutupnya.