Artikel.news, Parepare -- Wali Kota Parepare Tasming Hamid membuka resmi secara umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Parepare tahun anggaran 2027, Senin (19/1/2026).

Pembukaan Umum Musrenbang RKPD itu berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, yang dihadiri Wakil Wali Kota Hermanto, Sekda Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat dan Lurah, beserta jajaran pejabat lingkup Pemkot Parepare. Turut hadir para Ketua LPMK se-Parepare, perwakilan organisasi perempuan, Forum Anak Parepare, Forum Genre Parepare, dan stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tasming Hamid mengingatkan Musrenbang adalah gawenya Kelurahan. Karena itu harus menjadi atensi dalam pengusulan program dan kegiatan harus bersesuaian dengan program pemerintah pusat dan provinsi. Karena jika program senapas, akan memudahkan pemerintah pusat dan provinsi memberikan bantuan serta menjadi atensi.

"Menjadi penting untuk diperhatikan 18 program (Parepare), program provinsi, dan Asta Cita (Presiden)," ingat Tasming.

Tasming menyinggung pentingnya usulan di-sharing atau diseleksi lebih ketat karena selama ini menjadi kendala adalah usulan yang ugal-ugalan. Diusulkan terlampau banyak tapi tidak memperhatikan kondisi anggaran dan kesiapan daerah. Hasilnya membuat masyarakat kecewa karena banyak usulan tidak terealisasi.

"Agar tidak kecewa dicut (dipotong usulan) supaya tidak terlalu banyak usulan. Perlu ada strategi supaya tidak mengecewakan masyarakat. Dan seluruh usulan dan program harus kebutuhan riil masyarakat yang berdampak langsung. Tidak usah banyak seremonial, yang jelas program harus bermanfaat bagi masyarakat Parepare. Efektif serta berkelanjutan. Dan koordinasi antar OPD lebih optimal," tegas Tasming.

Dalam kesempatan itu, Tasming memaparkan 18 program unggulannya yang sudah terealisasi maupun sementara berproses atau on progres. Di antaranya yang harus jalan adalah kemudahan perizinan dan berinvestasi, namun harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku. Parepare Keren untuk mencetak 1.000 pengusaha baru, yang tujuannya untuk menekan angka pengangguran dan menghidupkan UMKM. Tahun ini juga program gratis seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa TK, SD, SMP, dan SMA mulai direalisasikan.

"Sekda dan OPD terkait lengkapi apa yang menjadi persyaratan, penuhi segala regulasinya. Dari 18 program ini praktis semua sudah tersentuh, meski masih ada yang menjadi PR karena belum tersentuh seperti pembangunan sirkuit dan sport center," ungkap Tasming.

Karena itu, Tasming menekankan kepada setiap Lurah sebagai perpanjangan tangan Wali Kota atau pemerintah untuk memberikan gambaran jelas kepada masyarakat terkait program-program pemerintah. Demikian juga dengan OPD, komunikasi harus efektif. Karena jika komunikasi tidak efektif yang dirugikan masyarakat Parepare.

"Sekda selaku lalu lintas komunikasi antar OPD, harus lebih aktif, lebih maksimal, jemput bola. Kalau ada apa-apa harus langsung dikomunikasikan. Tahun 2027 komunikasi antar OPD harus lebih dimaksimalkan. Tidak boleh lagi terulang komunikasi tidak efektif atau miskomunikasi. Tahun 2027 memang serba kekurangan, tapi pelayanan tidak boleh kurang," pesan TSM, akronim mantan Pimpinan DPRD Parepare ini.

Sementara Kepala Bappeda Zulkarnaen dalam laporannya menyampaikan bahwa setelah pembukaan umum Musrenbang RKPD langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan (Musrenbanglur). Musrenbanglur berlangsung tiga hari, 20-22 Januari 2026, dengan pelaksanaan secara mandiri di masing-masing Kelurahan melalui tatap muka langsung atau luring. 

Zulkarnaen turut memaparkan tema Musrenbang tahun ini yakni Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Infrastruktur, dan Digitalisasi Pelayanan Publik serta Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif.

"Tema ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas faktor pendukung pembangunan serta penguatan struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan," papar Zulkarnaen.

Sementara prioritas pembangunan Parepare tahun ini ditetapkan dalam 6 prioritas. Dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya
manusia yang unggul, produktif, dan berakhlak. Kemudian pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Setelah itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan daerah. Menyusul peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Selanjutnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Serta peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sekda Amarun Agung Hamka dalam kesempatan sama mengingatkan tentang pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas OPD.

"Tidak boleh jalan sendiri. Agar tidak terjadi miskomunikasi, kami berharap semua OPD melakukan persuratan melalui aplikasi Srikandi. Persuratan sistem elektronik ini wajib dioptimalkan oleh semua OPD agar dapat dipantau secara real time, sehingga tidak ada lagi alasan surat baru diterima, surat tidak lengkap, dan lainnya," pinta Hamka, sapaan akrab Sekda.

Hamka juga menyinggung penekanan Wali Kota terkait kemudahan investasi dan perizinan berusaha, namun tidak boleh melanggar aturan yang ada. 

Terkait akurasi data, khususnya akurasi data warga miskin agar bantuan dan intervensi pemerintah tepat sasaran dan berkeadilan, Hamka menyarankan agar memanfaatkan program KKN mahasiswa. Tidak perlu banyak program, cukup program yang strategis dan berdampak salah satunya pendataan warga miskin berbasis teknologi informasi (TI).

"Terkait pelaksanaan Musrenbang, mohon tugaskan pejabat berkompeten yang memahami program. Karena penugasan pejabat yang tepat sangat menentukan arah Musrenbang. Karena kita berharap Musrenbang Kelurahan menjadi fondasi perencanaan yang berkualitas," tandas Hamka.

Laporan	:	Risal
Editor	:	Ruslan Amrullah