Artikel.news, Parepare -- Jubir ANH-TQ Bidang Koperasi dan UMKM, Haedar Hasan mengulas tentang salah satu program unggulan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare nomor urut 1, Andi Nurhaldin Nurdin Halid-Taqyuddin Djabbar (ANH-TQ), yakni tentang Koperasi, UMKM, dan pengangguran. 

Dia mengulas bahwa Koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian nasional. Posisi koperasi setara dengan perusahaan swasta, misalnya Perseroan Terbatas atau PT. Keduanya memiliki legalitas dengan bentuk badan hukum yang berbeda. Namun keduanya berorientasi pada keuntungan. Namun ada yang membedakannya dengan perusahaan swasta, yaitu keuntungan yang diperoleh oleh Koperasi diperuntukkan untuk seluruh anggotanya (kolektif). Sedangkan keuntungan perusahaan swasta hanya diperuntukkan untuk pemilik perusahaan tersebut. 

Koperasi didirikan dan dimiliki serta dioperasionalkan dari, oleh dan untuk anggotanya. Di dalamnya ada tujuan bersama yaitu sejahtera bersama seluruh anggota. Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Semangatnya adalah kerja sama. Anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Pengambilan keputusan di dalam konsep Koperasi, menggambarkan demokrasi. "Itulah sebabnya ANH dan TQ punya program unggulan untuk mengembangkan dan memandirikan Koperasi di Kota Parepare," ungkap Haedar Hasan. 

Sebagai sebuah organisasi bisnis berbasis anggota (kolektif), maka akumulasi jumlah modalnya menjadi lamban atau relatif rendah dibandingkan dengan kemauan untuk mengembangkan kebutuhan anggotanya yang sangat beragam (pendidikan, tingkat pendapatan, jenis usaha anggota, dsb). Koperasi sebagai bisnis kolektif, maka partisipasi anggota menjadi faktor kunci. Olehnya itu ANH dan TQ, punya program  pemberian modal usaha tanpa bunga kepada Koperasi dan pelaku UMKM . 

"Oleh karena itu langkah pertama yang akan dilakukan oleh ANH dan TQ adalah menyehatkan Koperasi melalui pemahaman manajemen dan tata kelola Koperasi, agar Koperasi kita dalam 5 tahun ke depan semakin profesional," terang Haedar. 

Calon anggota dan anggota Koperasi harus diberikan pendidikan berjenjang. Biaya pendidikan ini berasal dari APBD dan dilatih oleh pelatih profesional. Bukan itu saja, ANH dan TQ akan mengundang Koperasi dari daerah lain yang telah berhasil mengelola aset miliaran untuk memberikan inspirasi dan berbagi pengalaman kepada Koperasi di Parepare

Pendidikan bagi calon anggota dan anggota Koperasi, merupakan media membangun karakter disiplin, jujur dan membangun etos kerja yang kuat. Pendidikan bagi anggota Koperasi juga sebagai media membangun motivasi dan bertukar pengalaman antar anggota dalam berusaha. Dengan demikian, partisipasi anggota itu hanyalah akbat saja. 

Faktor penyebabnya adalah adanya pendidikan yang berkelanjutan bagi anggota. Jika anggota Koperasi sudah memahami dengan baik konsep Koperasi, maka akan meningkat pula partisipasinya karena mereka sudah merasakan peluang bisnis dan manfaat ekonomi atas layanan pengurus yang berkualitas.

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberi wewenang sepenuhnya untuk mengurus daerahnya kecuali 5 bidang yaitu agama, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan politik luar negeri. Di luar lima bidang ini, semua menjadi kewenangan daerah termasuk bidang Koperasi dan UMKM. Untuk melaksanakan kewenangan daerah di bidang koperasi dan UMKM ini, maka ANH dan TQ berkomitmen kuat mengupayakan agar Koperasi dan UMKM lebih berkembang dan dilatih untuk mampu bersaing secara sehat agar bisa menangkap peluang pasar di regional, nasional dan global. Kalau pemasaran sudah meluas, maka dampak posistifnya juga ikut meluas kepada masyarakat Parepare. "Jadi ANH dan TQ mendorong agar Koperasi dan UMKM itu dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan," tegas Haedar.

Untuk mengembangkan Koperasi di Parepare, ANH dan TQ akan mengembangkan program pemanfaatan potensi lokal Parepare, membangun jejaring yang lebih luas untuk menangkap peluang bisnis, meningkatkan SDM pengurus dan anggota Koperasi serta pelaku UMKM sehingga bisa mengelola bisnisnya secara profesional. Koperasi dan UMKM di Parepare harus berkembang dan mandiri karena Parepare ditopang oleh letak strategisnya dan inilah peluang terbesar bagi pelaku bisnis di Parepare. "Karena kita tidak memiliki sumber daya alam yang luas seperti daerah lainnya," ujarnya.

Tantangan yang dihadapi Koperasi dan UMKM di era ini tidak ringan. Tantangan yang paling nyata yaitu kualitas kelembagaan dan manajemen yang belum profesional dan belum mampu bersaing di pasaran regionall (Kawasan Timur Indonesia), dan pasar nasional serta di tingkat global.

Sebagai refleksi bersama terhadap perkoperasian di Parepare, pada umumnya memilih pada unit usaha simpan pinjam. Itupun perekrutan keanggotaannya belum dikelola berbasis pendidikan calon anggota. "Akibatnya, muncul persepsi bahwa Koperasi itu hanya untuk tempat meminjam jika kita kepepet atau sedang menghadapi masalah keuangan," kata Haedar. 

Cara pandang sebagian masyarakat terhadap Koperasi, memposisikan Koperasi seperti bank unit. Pemupukan modal sendiri melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, tidak dijadikan sebagai kekuatan berbasis anggota. Padahal selain unit usaha simpan pinjam, Koperasi juga sangat berpeluang membuka unit usaha lain di luar unit simpan pinjam, misalnya kebutuhan pokok, pakaian, alat rumah tangga, dan lainnya. 

Demikian juga kondisi pelaku UMKM di Parepare. Meskipun jumlahnya cukup besar (sekitar 17 ribuan) jika dilihat dari jumlah penduduk Parepare yang lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk daerah lain di Sulsel. "Kita patut berbangga karena jumlah UMKM Parepare nomor urut ke-3 di Sulsel setelah Kota Makassar dan Kota Palopo. Hanya saja pelaku usaha kita sebagian besar adalah usaha mikro. Jika pelaku UMKM ini mendapat perhatian utama dari Pemda Parepare selama sekitar 5-10 tahun, maka sudah pasti sektor ini tentu akan menyumbang terserapnya tenaga kerja yang lebih luas," ungkap Haedar. 

Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal kebijakan pro UMKM, punya peran strategis terutama kemudahan perizinan, subsidi Pemda terhadap permodalan, peningkatan kapasitas, pemahaman kewirausahaan sosial, kewirausahaan digital, dan promosi produk lokal berbasis IT. Untuk itu Dinas Ketenagakerjaan, UMKM dan Koperasi serta Balai Latihan Kerja, harus diberi peran strategis untuk menjadi unit kerja Pemda yang terdepan dalam hal pemberian layanan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.

Jumlah UMKM di Parepare cukup besar, sekitar 17 ribuan, nomor urut ke-3 di Sulsel setelah Makassar dan Palopo. Namun ternyata belum mampu menjadi penyerap lapangan kerja. Berdasarkan data Provinsi Sulsel menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Parepare berada pada urutan ke-23 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulsel. Ini sebuah angka anomali. Bagaimana mungkin di satu sisi jumlah UMKM urutan ke-3 di Sulsel tetapi di saat yang bersamaan jumlah pengangguran juga tinggi? Tentu ada yang salah.

"Jika ANH dan TQ Insya Allah terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, maka akan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan Koperasi dan pelaku UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM dan produksi, pengembangan jaringan ke perbankan dan akses pasar, serta memberikan bantuan modal tanpa bunga," tandas Haedar.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah