Artikel.news, Parepare – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau seluruh pimpinan dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga netralitas dalam proses pemilihan umum. 

Imbauan ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu Kota Parepare, Susilawati, dalam kegiatan Sosialisasi Netralitas yang diadakan untuk pegawai PAM Tirta Karajae Parepare, pada Jumat (8/11/2024).

Susilawati menekankan pentingnya sikap netral bagi seluruh lembaga pemerintah dan instansi terkait di Kota Parepare dalam menghadapi Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota tahun 2024. 

Dia mengingatkan bahwa netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pegawai BUMD menjadi kunci untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan proses demokrasi berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari campur tangan politik.

“Netralitas sangat penting agar pemilu dapat berjalan dengan baik. Kami berharap semua lembaga, termasuk BUMN dan BUMD, dapat menjaga sikap netral dan tidak terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon,” harap Susilawati.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Bawaslu dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terkait keterlibatan ASN atau pegawai BUMD dalam kegiatan kampanye. Bawaslu sendiri mengkonfirmasi bahwa mereka telah melakukan sosialisasi intensif kepada berbagai instansi di Kota Parepare, termasuk instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dalam akhir kesempatan, Bawaslu mengingatkan bahwa undang-undang Pilkada secara tegas melarang ASN dan pegawai BUMD untuk terlibat dalam kampanye politik. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan untuk tetap menjaga profesionalisme dan netralitasnya demi kelancaran dan integritas Pemilihan 2024.

Dengan langkah sosialisasi yang terus dilakukan, Bawaslu berharap seluruh masyarakat dan pegawai BUMD di Parepare dapat lebih memahami pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, dan memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan adil dan bersih.