Artikel.news, Pasangkayu - Wakil Bupati Pasangkayu Dr. Hj. Herny Agus, S.Sos, M.Si, selaku ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten Pasangkayu memberikan arahan kepada anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pasangkayu dan aparat desa untuk secara bersama-sama menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasangkayu.

Arahan tersebut disampaikan pada kegiatan Rekonsiliasi dan Rapat Pengendalian Penurunan Stunting di Kabupaten Pasangkayu yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat, di Shey’S Corner Café Pasangkayu, Kamis (6/10/2022).

“Stunting adalah masalah multidimensi yang harus dikerjakan bersama-sama, terutama dilapangan yang paling dekat adalah kepala desa, di situ ada anggaran. Kita memiliki 9 desa lokus stunting yang berarti kasus stunting masih tinggi di wilayah tersebut. Kita menghadapi masalah pernikahan dini, kekurangan gizi, tingginya angka perceraian dan gaya hidup yang tidak sehat. Jika hanya satu lembaga yang bekerja maka akan sulit masalah stunting ini sukses terselesaikan, namun dengan kerja sama yang baik kita optimis angka 10 persen bisa kita capai di tahun 2024” ujar Herny.

Ia juga menyampaiakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah memberikan perhatian penuh, terutama kepada usia pranikah, mulai dari konselingnya, pemberian tablet tambah darah. Juga melalui Dinas Kesehatan dan PMD, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah menghimbau kepada kepala desa pada saat pemberian bantuan sosial harus tepat sasaran, terutama batuan PKH yang tujuannya untuk pemenuhan gizi keluarga.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rusdiyanto Monoarfa, SE, MAP, dalam sambutannya menyampaikan pertemuan ini merupakan salah satu wahana evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting pada semester 1 tahun 2022 di Kabupaten Pasangkayu.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengakselerasi pelaksanaan program dan anggaran serta menetapkan langkah- langkah strategis dalam meningkatkan capaian kinerja BKKBN terutama dalam menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Pasangkayu.

Pelaksanaan program pada semester pertama 2022 mengalami beberapa kendala, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyerapan DAK fisik dan non fisik (BOKB) memerlukan perhatian bersama untuk dapat dilaksanakan dengan baik di tahun 2022 ini. Sampai dengan triwulan II tahun 2022 penyerapan anggaran DAK BOKB Sulbar khusus Kegiatan Operasional Penurunan Stunting hanya 31,60 persen. Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Pasangkayu 87,17 persen dan DAK BOKB (Non Fisik) 24,48 persen.

"Hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pendampingan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan di desa, surveilans stunting di tingkat desa, mini lokakarya kecamatan, audit kasus stunting dan pencetakan form data keluarga beresiko stunting sebagai pemetaan keluarga yang beresiko stunting yang ter-update” ungkap Rusdiyanto.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka stunting Indonesia masih cukup tinggi yakni 24,4 persen, Sulawesi Barat masih tertinggi kedua di Indonesia yakni 33, 8 persen dan Kabupaten Pasangkayu yakni 28,6 persen. Instruksi Presiden bahwa stunting bisa turun sampai dengan 14 persen pada tahun 2024, Sulbar 18,61persen dan Kabupaten Pasangkayu 16.08 persen.(MT)