Artikel.news, Denpasar - Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian, Bali, Selasa (6/2/2024). 

Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota se-Indonesia serta para tamu undangan. 

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia.

Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah.

"Mulai merancang karir bagi ASN, penyelesaian pegawai honorer, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit," kata Prof Zudan.

Ia menambahkan, ini juga membangun upaya-upaya netralitas ASN dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024.

"Jadi kita akan tindaklanjuti ditingkat provinsi, kita akan merancang sistem merit. Kemudian memperkuat SDM memalui peningkatan pelatihan," tambahnya.

Sestama BNPP ini juga mengungkapkan,untuk penerimaan CPNS, sedang menunggu formasi yang akan diterima dalam penerimaan ASN tahun 2024.

"Termasuk non ASN nanti yang akan diterima PPPK. Jadi aturan lebih lanjut sedang dimatangkan," paparnya.

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, kegiatan ini fokusnya, ASN diawasi agar betul-betul netral. Kolaborasi BKN, KSAN, hingga Bawaslu.

"Saat ini masih tinggi kenetralan ASN. Ini akan kita cari tahu informasi kenetralan ASN. Tadi dibahas juga informasi penerimaan CPNS," ucapnya.

Sementara, non ASN tidak ada lagi kedepan diterima di Pemprov, dimana akan diangkat menjadi PPPK. Namun persoalan ketersediaan anggaran yang saat ini perlu menjadi perhatian.

"Kita akan memperhatikan kesediaan anggaran daerah. Jadi akan dilihat nanti," imbuhnya.

Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menuturkan z rakor ini untuk pengawasan pengendalian agar ASN netral pada Pemilu 2024.

"Kita terus berupaya agar seluruh ASN kita netral pada Pemilu 2024. Ini sangat penting sesuai arahan pimpinan pusat, tidak boleh memihak dan tidak terlibat politik praktis," tandasnya.(rls)