Artikel.news, Mamuju — Aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini di depan Kantor Gubernur Sulawesi Barat tidak direspons langsung oleh Gubernur Suhardi Duka. 

Banyak yang mempertanyakan ketidakhadiran orang nomor satu di Sulbar itu. Namun, ternyata Gubernur Suhardi Duka (SDK) dan Wakilnya Salim S Mengga (JSM) sedang menjalankan tugas yang tidak kalah penting.

Sejak Senin (5/5/2025) pagi, Gubernur Sulbar bersama enam bupati se-Sulawesi Barat tengah berada di Jakarta dalam rangka menghadiri serangkaian pertemuan strategis dengan tiga kementerian sekaligus. 

Pertemuan hari pertama dilangsungkan bersama Menteri Transmigrasi dan jajaran Dirjen, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Menteri Sosial serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Mayjen (Purn) Salim S Mengga.

Agenda ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan program sosial di kawasan transmigrasi yang tersebar di empat kabupaten: Polman, Mamuju, Mateng, dan Pasangkayu.

“Pertemuan ini penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran pusat untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” ujar Tim Ahli Hajrul Malik yang mendampingi rombongan.

Agenda tidak berhenti di situ. Besok, Selasa (6/5/2025), gubernur dijadwalkan bertemu para pengusaha kelapa sawit untuk membahas optimalisasi pajak permukaan air — sumber pendapatan daerah yang sedang diperjuangkan agar memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan.

Sementara pada hari Rabu (7/5/2025), rombongan akan melanjutkan agenda dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mengonsolidasikan program ekonomi maritim, sebagai pondasi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.

“Seluruh langkah ini adalah bagian dari tanggung jawab Gubernur dalam memastikan kepentingan rakyat Sulawesi Barat terlayani, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” lanjutnya.

Adapun terkait aksi demonstrasi hari ini, Pemerintah Provinsi membuka ruang dialog dan memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap dihargai. Pemerintah menjamin tidak ada pembungkaman suara rakyat, namun juga memastikan tugas pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan yang lebih luas.(Rls)