Artikel.news, Mamuju - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat dalam rangka penilaian potensi maladministrasi di lingkungan Dinsos Sulbar, khususnya pada aspek pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, Selasa (21/10/2025). 

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Dinsos Sulbar untuk terus memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi, sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S. Mengga, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak pada masyarakat.

Tim Ombudsman diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial Sulbar, Muhammad Nur Dajwi didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Supiati Sahid, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Surdin serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Andi Yakub bersama sejumlah pejabat dan staf teknis terkait.

Dalam sambutannya, Muhammad Nur Dajwi yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian oleh Ombudsman sebagai bentuk evaluasi terhadap kualitas layanan publik di sektor sosial.

“Kami menyambut baik kedatangan Ombudsman untuk melakukan penilaian dan wawancara maladministrasi. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat dan memperbaiki mutu pelayanan kami ke depan,” ujar Muhammad Nur Dajwi.

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat dan staf yang menjadi responden agar memberikan data dan informasi secara akurat dan transparan. Menurutnya, hasil penilaian ini akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pelayanan sosial di Sulawesi Barat.

“Kami berharap semua responden dapat menyampaikan kondisi riil di lapangan. Hasil dari penilaian ini akan menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat sistem pengaduan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulbar menyampaikan bahwa Dinas Sosial merupakan salah satu instansi yang menjadi sampel penilaian nasional, mengingat perannya yang strategis dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat rentan.

“Sektor sosial sangat dekat dengan masyarakat, sehingga kami perlu memastikan sistem pelayanan dan pengaduan di Dinsos berjalan efektif, transparan, dan responsif,” jelasnya.

Tim Ombudsman melakukan serangkaian wawancara dan peninjauan terhadap sistem layanan serta pengelolaan pengaduan di lingkungan Dinsos Sulbar. Hasil penilaian ini nantinya akan menjadi bagian dari Laporan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Nasional.(Rls)