Artikel.news, Mamuju – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam berbagai elemen di Kabupaten Mamuju, Jumat (12/9/2025), mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju.

Mereka  menyuarakan aspirasi terkait kebijakan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dinilai merugikan mereka.

Kedatangan nakes tersebut bertujuan untuk menuntut agar DPRD Mamuju dapat memperjuangkan nasib mereka dalam kebijakan tersebut. 

Mereka menganggap kebijakan PPPK paruh waktu tidak memberikan kepastian dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan yang sudah bertahun-tahun mengabdi di daerah itu. 

Para tenaga kesehatan ini membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait hak-hak mereka sebagai pekerja yang diabaikan oleh kebijakan pemerintah.

Seorang perwakilan dari tenaga kesehatan yang hadir dalam aksi ini menyampaikan kekecewaan mereka terkait status pekerjaan yang dianggap tidak jelas. 

“Kami bekerja dengan penuh dedikasi di fasilitas kesehatan pemerintah, namun kami hanya diberi kontrak paruh waktu. Ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merendahkan nilai pengabdian kami,” ujarnya.

Mereka meminta agar DPRD Mamuju sebagai wakil rakyat dapat memperjuangkan perubahan kebijakan terkait status PPPK yang lebih adil dan memberikan perlindungan yang memadai. 

Selain itu, mereka juga berharap ada langkah konkret dari DPRD untuk memastikan tenaga kesehatan mendapat hak yang setara dengan pekerja lainnya di sektor publik.

Anggota DPRD Kabupaten Mamuju langsung merespons kedatangan para tenaga kesehatan ini dengan melakukan pertemuan. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang sidang, beberapa anggota dewan mendengarkan secara langsung keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan nakes.

Salah satu anggota DPRD, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyatakan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk membawa isu ini ke ranah yang lebih tinggi. 

“Kami sangat memahami keluhan teman-teman tenaga kesehatan, dan kami berjanji untuk menyuarakan hal ini di tingkat pemerintah daerah dan pusat. Kami akan memastikan suara mereka didengar,” ujarnya.

Para nakes pun berharap agar DPRD Mamuju dapat memberikan solusi yang nyata terkait status mereka, serta memastikan bahwa kebijakan PPPK tidak lagi merugikan tenaga kesehatan yang telah berkontribusi besar dalam melayani masyarakat. 

Mereka menegaskan bahwa tidak hanya sekadar mencari perhatian, tetapi memperjuangkan keadilan dan penghargaan atas pengabdian yang telah mereka lakukan selama ini.

Aksi damai ini diakhiri dengan harapan kuat agar DPRD Mamuju dapat mengawal masalah ini sampai mendapatkan hasil yang memadai untuk kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah tersebut.

 

Laporan	:	Cullank
Editor	:	Ruslan Amrullah