Artikel.news, Mamuju - Forum Koordinasi Keuangan Pusat dan Daerah (FKKPD) Provinsi Sulawesi Barat kembali digelar sebagai wadah strategis untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan negara antara pusat dan daerah.

Pertemuan rutin ini berlangsung di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar pada Jumat (28/11/2025), menghadirkan Plt Kepala Bapperida Sulbar, Darwis Damir, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulbar, Tjahjo Purnomo, serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Sulbar, Syaharuddin.

Agenda FKKPD kali ini membahas perkembangan dan tantangan sektor keuangan daerah, yang meliputi penguatan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), tingkat literasi dan inklusi keuangan, hingga kondisi industri perbankan dan non perbankan di Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat dibuka oleh Darwis Damir dengan pemaparan kondisi terkini Sulbar, termasuk perkembangan ekonomi, kualitas SDM, serta progres kinerja pemerintah provinsi. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa FKKPD berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, konsultasi, supervisi, serta berbagi data dan informasi terkait pengelolaan keuangan negara.

“Hari ini kami duduk bersama untuk bertukar informasi mengenai perencanaan, penganggaran, serta progres realisasi keuangan baik dari APBN maupun APBD Sulbar tahun 2025. Forum ini menjadi instrumen penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah,” ujar Darwis.

Pada forum tersebut, Kepala Kanwil DJPb Sulbar, Tjahjo Purnomo, memaparkan overview APBN 2025 yang mencakup tiga komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat melalui DIPA, transfer ke daerah, serta program prioritas nasional dan pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran untuk Sulbar tergolong besar, dan apabila direalisasikan secara optimal, akan memberi dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Darwis juga mengungkapkan bahwa masih terdapat anggaran DIPA APBN pada beberapa perangkat daerah yang belum terserap maksimal. Bapperida, yang juga bagian dari TAPD, akan mendorong percepatan realisasi anggaran tersebut.

“Kami berharap data terbaru dari Kanwil DJPb dapat dibagikan kepada kami agar dapat dipadukan dengan data APBD untuk laporan akhir tahun kepada pimpinan. Data tersebut akan menjadi pertimbangan penting dalam pengalokasian fiskal agar lebih optimal di sektor-sektor prioritas. Dengan begitu, anggaran yang masuk benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Darwis.

Ia turut mengapresiasi pemaparan dalam forum karena menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan APBD 2026 yang kini memasuki tahap finalisasi pasca persetujuan bersama DPRD.

Seluruh pembahasan dalam FKKPD tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya pengelolaan fiskal daerah secara efektif, transparan, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Suhardi Duka telah menegaskan bahwa optimalisasi APBN dan APBD harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal.(Rls)