Artikel.news, Mamuju — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik guna memperkuat kepuasan masyarakat. Penegasan ini disampaikan menyusul pemaparan hasil Survei Kepuasan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diampaikan secara daring oleh Indonesia Indikator Politik, dalam Rapat Pimpinan Pemprov Sulbar di Ballroom Andi Depu Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (19/12/2025).

Direktur Eksekutif Indonesia Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa secara umum kinerja Pemprov Sulbar berada pada kategori baik dengan indeks 3,561 dari skala 1–5. Tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur berada di atas 70 persen, sementara kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi berada di angka 59,3 persen.

Namun demikian, survei tersebut juga mencatat dua isu utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kondisi jalan rusak dan mahalnya harga kebutuhan pokok. Sekitar 25 persen responden menilai persoalan infrastruktur jalan perlu segera ditangani. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.

Gubernur Sulbar Suhardi Duka menilai hasil survei tersebut sebagai potret objektif kondisi pemerintah daerah saat ini. Ia menyebut tingginya tingkat kepuasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi modal kepercayaan, namun sekaligus peringatan agar kinerja birokrasi terus diperkuat.

“Yang mengangkat tingkat kepuasan Pemprov ini adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Artinya, OPD harus bekerja lebih keras agar kinerja pemerintah secara keseluruhan bisa lebih meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tegas Suhardi Duka.

Ia menambahkan, capaian positif di sektor kesehatan dan pendidikan patut dipertahankan, seperti implementasi Universal Health Coverage (UHC), penanganan stunting, dan program beasiswa pendidikan. Sementara sektor infrastruktur, ekonomi rakyat, dan lingkungan hidup masih perlu peningkatan kinerja agar kepuasan publik lebih merata di seluruh bidang.

Gubernur juga menyoroti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program-program panca daya yang telah dijalankan. Meski tingkat kepuasan terhadap program relatif tinggi, tingkat awareness masyarakat masih di bawah 40 persen. Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya dalam aspek sosialisasi dan komunikasi publik.

“Program kita banyak, manfaatnya dirasakan, tapi belum cukup diketahui masyarakat. Ini harus diperbaiki. Peran Kominfo dan humas di setiap OPD harus lebih kuat agar informasi program sampai ke publik,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga meminta OPD menjadikan hasil survei sebagai bahan evaluasi. OPD dengan kinerja baik diminta mempertahankan capaian, sementara yang masih rendah didorong melakukan perbaikan nyata pada tahun 2026.(rls)