Artikel.news, Makassar – Pengembangan kawasan pertanian akan berbasis korporasi pada tahun 2022 mendatang. Karena itu, Kementerian Pertanian mulai melakukan koordinasi terkait penentuan lokasi yang berpotensi.

Kepala Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Kementerian Pertanian, Sulsel Abdul Wahid Rauf, mengatakan, terkait pengembangan kawasan pertanian ini, pihaknya masih melakukan studi kelayakan di beberapa daerah di Sulsel.

“Untuk masalah lokasinya, kami masih studi kelayakan. Beberapa daerah yang kami kunjungi untuk perkebunan sendiri, seperti Enrekang, dan Luwu, untuk hortikultura di Malino, Kabupaten Gowa,” kata Abdul Wahid Rauf, saat bertemu Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, di ruangan rapat sekda, Jumat (19/3/2021), dilansir dari Humas.sulselprov.go.id.

Untuk hortikultura, tambah Wahid, akan terintegrasi dengan sapi perah dan ini baru sebatas alternatif. “Makanya, kami melakukan studi kelayakan sambil melihat plus minusnya,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Hayat menyampaikan, yang terpenting adalah kolaboratif. Karena pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Yang terpenting adalah jangan langsung mengambil alih fungsi dan sebagainya. Karena kita ini betul-betul program yang berbasis riset,” ucap Abdul Hayat.

Untuk itu, tambahnya, tugas bersama adalah bagaimana melakukan mapping semua potensi yang ada, baik hortikultura, yang terpadu dan sebagainya, karena akan dikaji secara menyeluruh.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sulsel, Fitriani, menambahkan, pemerintah daerah ikut mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala BPTP, selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian. Meski demikian, pihaknya juga akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Pada intinya, pemerintah daerah mendukung, dengan syarat dilakukan survei terlebih dahulu,” kata Fitriani.