Artikel.News, Makassar - Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel mencatat bahwa hingga 31 Desember 2025, realisasi TKD telah mencapai Rp31,3 triliun dari total pagu Rp32,1 triliun, atau setara dengan 97,42 persen.

Kepala DJPb Provinsi Sulsel, Supendi, menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di Sulawesi Selatan. Menurutnya, realisasi TKD menjadi indikator bahwa dana APBN benar-benar mengalir ke daerah dan dimanfaatkan secara nyata untuk kepentingan masyarakat.

“Realisasi TKD ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan dana APBN benar-benar sampai ke daerah, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Supendi dalam konferensi pers Kinerja APBN Sulsel yang digelar di Ruang Aula Rotterdam, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Lantai 1, Senin (26/1/2026).

Supendi menjelaskan lebih lanjut bahwa optimalisasi realisasi TKD ditopang oleh berbagai komponen utama, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Insentif Fiskal, serta Dana Desa, yang secara umum telah tersalurkan dengan baik. Bahkan, beberapa jenis dana tersebut mencatatkan realisasi mendekati atau mencapai 100 persen.

Menurut Supendi, penyaluran TKD memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas daerah, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi lokal serta pemberdayaan desa. Dengan demikian, TKD menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Selain kinerja TKD, Supendi juga menyampaikan bahwa realisasi belanja negara secara keseluruhan di Sulsel menunjukkan tren positif. Hingga akhir 2025, belanja pemerintah pusat di wilayah ini tercatat mencapai Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu yang tersedia.

Realisasi tersebut mencakup belanja pegawai sebesar Rp9,8 triliun, belanja barang Rp6,6 triliun, belanja modal Rp1,5 triliun, serta belanja bantuan sosial sebesar Rp101,1 miliar. Akselerasi belanja negara, khususnya pada triwulan IV 2025, dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah serta menjaga daya beli masyarakat.

“Ke depan, DJPb Sulsel akan terus mendorong peningkatan kualitas belanja, baik di pusat maupun di daerah, agar setiap rupiah APBN memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” kata Supendi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Djaka Kusmartata, menambahkan bahwa secara keseluruhan pemanfaatan belanja APBN di Sulawesi Selatan sepanjang 2025 menjadi bukti bahwa instrumen fiskal pemerintah bekerja secara responsif dan berpihak kepada rakyat. Dengan fondasi fiskal yang semakin kuat serta sinergi pusat dan daerah yang terus terjaga, pemerintah optimistis melangkah ke tahun berikutnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.