Artikel.news, Jakarta - Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengkritik Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam kasus child grooming yang dialami aktris cantik Aurelie Moeremans. 

Pasalnya, kedua komnas itu belum menunjukkan atensi atas pengakuan Aurelie mengenai pengalaman traumatis semasa kanak-kanaknya yang ditulis dalam memoir ‘Broken Strings’.

“Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh secara serius terhadap kasus ini. Ini masalah yang saya kira sudah menjadi perhatian internasional,” kata politikus PDIP itu dalam rapat kerja di Kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis (15/1/2026), yang dikutip dari Tempo.co.

Anggota Komisi XIII DPR RI mengemukakan, seharusnya negara hadir untuk melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan apa pun termasuk child grooming. 

Modus operandi child grooming yang menggunakan kedekatan emosional dianggap bisa berubah menjadi jeratan eksploitasi seksual terhadap korban.

Dalam kasus Aurelie, Rieke menyoroti bagaimana seorang anak juga bisa dimanipulasi dengan dibujuk untuk menikah. Selepas hubungan Aurelie dengan pelaku putus, kata dia, pelaku juga melakukan pembelaan diri seolah-olah menormalisasinya.

Dia mendorong agar kasus ini dikawal oleh Komnas Perempuan dan Komnas HAM, terutama setelah muncul dugaan intimidasi dari pelaku kepada pembela korban. Rieke juga meminta kedua lembaga itu mengedukasi publik mengenai child grooming.

“Saya mohon dukungannya agar kita mengangkat isu child grooming ini yang berani dibuka oleh Aurelie Moeremans dan kita tinggal melanjutkan perjuangannya,” kata pemeran Oneng dalam serial komedi situasi Bajaj Bajuri ini.

Selanjutnya, dia juga meminta agar DPR dilibatkan dalam proses edukasi ke publik melalui kampanye sosial sekaligus mencegah pelaku berkoar-koar membuat pembelaan. 

Tak hanya itu, Rieke pun mendesak agar kasus Aurelie bisa diusut oleh aparat penegak hukum dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

“Mari kita buktikan KUHP baru ini punya taji bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi XIII beri sanksi yang setimpal, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ucap dia.

Buku 'Broken Strings' karya Aurelie Moeremans memuat pengakuan penulis tentang pengalaman relasi manipulatif yang ia alami sejak usia anak, tepatnya sejak berusia 15 tahun dan baru ia pahami dampaknya setelah dewasa. 

Dalam buku tersebut, Aurelie merefleksikan pengalaman personalnya sebagai bentuk kekerasan yang berlangsung bertahap dan meninggalkan trauma jangka panjang.