Artikel.news, Parepare -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Parepare menyetujui Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Parepare 2024, dalam rapat paripurna di DPRD Parepare, Selasa (28/11/2023).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir didampingi dua Wakil Ketua, Tasming Hamid dan M Rahmat Sjamsu Alam, serta dihadiri anggota dewan secara kuorum. 

Dari eksekutif hadir Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare Akbar Ali, Sekretaris Daerah Muh Husni Syam, para Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, Camat dan Lurah se-Parepare. 

"Rapat dinyatakan kuorum dan dihadiri anggota dewan berjumlah 21 orang," kata Kaharuddin Kadir saat memulai rapat paripurna. 

Struktur APBD 2024 yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPRD, M Rahmat Sjamsu Alam menyebutkan, pendapatan daerah senilai Rp947,7 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah Rp930,7 miliar lebih. 

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp202 miliar lebih. 

Rahmat Sjamsu Alam dalam laporannya juga menyebutkan dalam struktur APBD 2024, tercatat belanja pegawai sekitar Rp443 miliar lebih, dan belanja barang dan jasa tercatat sekitar Rp419 miliar. 

Rahmat turut melaporkan alokasi anggaran masing-masing SKPD. 

Penjabat Wali Kota Akbar Ali mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas APBD Parepare tahun anggaran 2024. 

"Pada hari ini kita telah sampai di tahap akhir pembahasan dari berbagai tahapan pembahasan. Sehingga saya sangat memahami bahwa dari berbagai tahapan yang dilakukan tentu menyita waktu dan perhatian secara optimal," kata Akbar Ali dalam sambutannya. 

Dia menilai dengan persetujuan bersama APBD 2024 ini, menggambarkan pentingnya menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan dengan harapan yang telah disepakati ini, adalah hasil yang terbaik untuk dipersembahkan kepada masyarakat Parepare. 

"Saya memahami bahwa adanya masukan dan saran dalam penyusunan APBD sebagaiman diungkapkan oleh fraksi-fraksi. Maka, kita akan berupaya mencarikan solusi secara tepat dan optimal. Apa yang terungkap mesti dimaknai menjadi sebuah dinamika untuk dilakukan pembenahan menuju kesempurnaan," harapnya. 

Pada kesempatan itu, Akbar Ali menekankan bahwa APBD tahun anggaran 2024 yang telah disahkan berorientasi dalam pencapaian program pemerintah pusat. 

"Karena ini, memang kita wanti-wanti untuk program pelaksanaan 2024," ujar pejabat Kemendagri ini. 

Akbar Ali mengungkapkan, porsi anggaran untuk program 2024 ini dititik beratkan semua kegiatan yang sifatnya mandatory. 

"Artinya bahwa semua event harus dianggarkan. Seperti Pemilu dan Pilkada itu wajib," tegasnya. 

Selain itu, kata dia, prioritas yang sifatnya menjadi unsur pelayanan dasar kepada masyarakat, meliputi pendidikan dan kesehatan. 

"Kemudian program dalam skala yang berkaitan dengan pokok-pokok pikiran rekan-rekan anggota DPRD. Itu merupakan hasil masukan dari reses, karena itu representatif kebutuhan masyarakat," ungkapnya. 

Akbar Ali menekankan, APBD juga dialokasikan untuk prioritas pembangunan yang menjadi misi Pj Wali Kota, yakni 8 program prioritas, di antaranya stunting, inflasi, dan kemiskinan ekstrem. 

"Saya pikir ini juga kebutuhan masyarakat. Ini yang paling konstruktif dalam penyusunan APBD 2024 ini," tandas Akbar Ali.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah