Artikel.news, Parepare -- Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan IV Tahun 2025, memberi catatan rapor bagi beberapa Perangkat Daerah (OPD) dengan capaian kinerja fisik dan keuangan tertinggi maupun tArtikel.news, Parepare -- Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan IV Tahun 2025, memberi catatan rapor bagi beberapa Perangkat Daerah (OPD) dengan capaian kinerja fisik dan keuangan tertinggi maupun terendah.

erendah.

Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan IV yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (24/12/2025) itu dipimpin langsung Wali Kota Tasming Hamid, didampingi Inspektur Daerah Iwan Asaad yang mengarahkan jalannya rapat, serta Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun selaku pelaksana kegiatan.

Dalam rapat di antaranya dibahas terkait realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan 17 Desember 2025 pada triwulan IV. Terungkap Perangkat Daerah dengan kinerja fisik tertinggi adalah Kecamatan Bacukiki Barat dengan angka persentase 98,32%. Disusul Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 98,31%, RS dr Hasri Ainun Habibie 98,13%, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi  97,75%, dan Kecamatan Bacukiki 96,80%.

Namun ada juga Perangkat Daerah dengan kinerja fisik terendah antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60,12%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 72,56%, Dinas Tenaga Kerja 72,63%, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 79,96%, Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80,73%.

Selain itu, Kecamatan Bacukiki Barat juga masuk dalam daftar Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan tertinggi. OPD dengan serapan anggaran tertinggi itu di antaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 90,06%, RSUD Andi Makkasau 89,51%, RS dr Hasri Ainun Habibie 88,87%, Kecamatan Bacukiki Barat 87,98%, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 87,88%.

Sedangkan Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan terendah yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34,61%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 36,46%, Badan Keuangan Daerah 61,92%,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 63,20%, serta Dinas Tenaga Kerja 63,71%.

Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya turut menyampaikan capaian kinerja keuangan berdasarkan anggaran kas dan SP2D sebagai dasar pengurangan TPP. Itu berdasarkan realisasi pencairan pada BKD hingga triwulan IV. OPD yang dimaksud antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) 37,08%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 40,14%, Badan Keuangan Daerah (BKD) 61,94%, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 63,98%, dan Dinas Ketahanan Pangan 69,36%.

Wali Kota Tasming Hamid menginginkan agar OPD dengan capaian kinerja tertinggi mendapatkan hadiah (reward), dan sebaliknya OPD dengan capaian kinerja terendah mendapatkan hukuman (punishment).

"Reward penambahan TPP bagi OPD realisasi tinggi, dan pemotongan TPP bagi OPD realisasi rendah. Jadi TPP yang dipotong dari OPD berkinerja rendah itu jangan dimasukkan di Kasda, tapi dialihkan ke OPD berkinerja tinggi. Coba dibuatkan regulasinya dan kita evaluasi," pinta Tasming.

Secara umum Tasming menekankan, bahwa serapan anggaran pada Monev Triwulan IV ini masih perlu dimaksimalkan karena saat ini sudah injury time atau di penghujung tahun anggaran. Penganggaran harus sesuai aturan berlaku dan mengikuti tahapan. Tidak boleh ada lagi kegiatan yang menunggu-nunggu atau ditahan-tahan. Harus tertib administrasi. "Tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi kegiatan yang tidak maksimal. Semua menumpuk di ujung tahun. Ini menjadi bahan refleksi ke depan masak mau jatuh di lubang yang sama, jangan terulang terus seperti itu. Mari kita ubah pola lama ke pola baru yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat," tegas TSM, akronim mantan Pimpinan DPRD Parepare ini.