Artikel.news, Parepare -- Lintas Ormas dan LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemerhati Parepare (JMPP) terus memberikan atensi terhadap berbagai permasalahan yang mencuat di tengah masyarakat.

JMPP pun menjadwalkan untuk bersilaturahmi atau audiens langsung dengan Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali untuk diskusi terhadap berbagai permasalahan itu sekaligus memberikan masukan dan pertimbangan.

Rencana audiens itu disepakati dalam rapat yang berlangsung di Sekretariat JMPP, kawasan Salemba, Parepare, Sabtu (2/12/2023).

Rapat dipimpin Ketua JMPP Amran  didampingi Sekretaris JMPP Jamaluddin, dan dihadiri oleh para anggota JMPP yang merupakan lintas Ormas dan LSM di antaranya Lira, Fokus, dan LP KPK.

"Dalam rapat kami menyepakati, JMPP sebagai wadah penguatan dan pengawalan kebijakan Pemerintah Kota Parepare, karena itu JMPP bersama LSM Lira, Fokus, dan LP KPK sepakat segera melakukan audiens langsung dengan Bapak Pj Wali Kota," kata Jamaluddin.

Jamaluddin menekankan, JMPP siap terus eksis mendorong penyelesaian dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang menjadi sorotan di masyarakat. Di antaranya terkait kasus korupsi dana Dinas Kesehatan (Dinkes) Parepare senilai Rp6,3 miliar, mutasi ASN di lingkup Pemkot Parepare yang dinilai kontroversial, permasalahan banjir di ketinggian yang kerap melanda Parepare, eks Swalayan Cahaya Ujung (CU) yang tidak jelas nasibnya, mobil dinas Kijang nomor polisi 1304 A sejak pengadaan 2018 oleh Dinas  Kesehatan menghilang, dan tahun 2023 tiba -tiba muncul dari Dinas Damkar dalam keadaan rusak diduga digunakan oleh yang  tidak berhak. Kini mobis dinas tersebut diservis Dinas Kesehatan. Demikian juga jet sky pengadaan tahun 2020 baru ditemukan November 2023, juga dalam keadaan tidak sempurna.

"Terkait mutasi ini, kami mendesak Pemerintah Kota dan atau APH untuk mengungkap dugaan suap, kepentingan individu dan isme dalam mutasi akhir zaman yang penuh dengan kontroversi itu," tegas Anggota JMPP, Bochari Abdul Malik yang  juga dari LSM LIRA Parepare. 

Karena itu, Ketua JMPP Amran mendukung Pj Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya dalam menata birokrasi termasuk jika perlu melakukan mutasi menempatkan ASN sesuai dengan bidang kompetensi dan kapasitasnya dapat mempercepat laju pembangunan. 

"Termasuk ASN yang jabatan struktural di difungsionalkan seharusnya diperlakukan sama, agar kepangkatan fungsional tidak secara reguler. Kami melihat Pemerintah Kota sebelumnya sangat diskriminatif, di mana pengalihan mereka tidak diikuti dengan adanya inpassing sebagai acuan dasar perhitungan angka kredit. Kemudian belum adanya SK dari dinas yang mencakup berbagai aspek tugas seorang fungsional, belum adanya tim penilai kabupaten kota sehingga hak- hak kenaikan pangkat / jabatan fungsional yakni 2 tahun sekali sulit tealisir. Belum lagi kesenjangan tunjangan fungsional dari jabatan struktural," ungkap Amran yang merupakan mantan birokrat Pemkot Parepare.

Dan demi mendukung Pemkot menuntaskan berbagai permasalahan itu, Amran berharap JMPP dibukakan kran agar bisa berkomunikasi langsung dengan Pj Wali Kota ataupun dengan pejabat-pejabat terkait yang ditunjuk oleh Pj Wali Kota.

Sementara anggota JMPP lainnya, Sanusi mengingatkan tentang pencegahan banjir yang terjadi diketinggian dan bencana lainnya menghadapi musim penghujan.
  
"Sekaitan dengan musim hujan diminta kepada Pemerintah Kota Parepare agar peka terhadap penyebab banjir, dan melakukan tindakan preventif terhadap penyebab terjadinya banjir sehingga tidak lagi memakan korban," ingat Sanusi. 

Dia menekankan tentang hasil diskusi yang digagas IKM Pare dengan menghadirkan beberapa pakar tahun lalu, terkait konsep pencegahan dan penanganan banjir di  Parepare.

Dan menyikapi masalah banjir ini, pada rapat atau diskusi selanjutnya, JMPP rencananya menghadirkan salah satu ahli di Parepare yakni Dr Muh Nashir T untuk membahas soal pencegahan dan penanganannya.

Dalam rapat itu juga, JMPP menyikapi terbengkalainya eks Swalayan CU di Jalan Bau Massepe dengan kondisi miris setelah  tidak lagi dikelola oleh CU.

Anggota JMPP yang juga Wali Kota Lira Ruslan Amin mendorong LP-KPK, LSM Fokus, dan LIRA untuk melakukan investigasi terhadap eks Swalayan CU, agar terjadi transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan selama ini, serta bagaimana kesepakatan dengan Pemkot Parepare pasca pengelolaan. 

Terkait kasus dana Dinkes, anggota JMPP Rahman Saleh dan Mulyadi bersama mendorong penuntasan serta mengungkap siapa yang bertanggungjawab di balik kasus merugikan negara senilai Rp6,3 miliar itu.

"Kita butuh keadilan, butuh perlakuan sama sehingga penikmat tidak hanya bertengger di atas penderitaan sang operator yang kini terjerat di balik jeruji," tegas keduanya.

"Kami mendorong APH menuntaskan kasus dana Dinkes ini agar tidak menjadi bola liar dan melahirkan fitnah," tandas Rahman Saleh dan Mulyadi.

Laporan	:	Wahyu
Editor	:	Ruslan Amrullah