Artikel.news, Parepare -- Wali Kota Parepare Tasming Hamid hadir dan membuka resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare 2026, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (26/3/2025).

Dalam sambutan Tasming Hamid di hadapan jajaran Forkopimda, pejabat Pemkot Parepare, instansi vertikal, BUMN, perguruan tinggi, dan para stakeholder mitra pembangunan, mengingatkan beberapa hal kritis terkait pelaksanaan Musrenbang. 

TSM, akronimnya, menekankan agar forum Musrenbang jangan menjadi acara seremonial belaka. Berbagai permasalahan yang muncul setiap tahun tapi tidak terselesaikan. 

Mantan Pimpinan DPRD Parepare ini ingin agar Musrenbang fokus menyelesaikan satu permasalahan yang krusial di masyarakat. "Memang semua harus jadi perhatian, tapi ada fokus kita selesaikan satu permasalahan. Misalnya dua tahun lalu terjadi banjir bandang, namun praktis sampai saat ini kita belum selesaikan masalah banjir itu," tekan Tasming. 

Karena itu, Tasming meminta agar Pemkot fokus menyelesaikan permasalahan banjir ini. Silakan belanja besar-besaran melalui APBD untuk selesaikan permasalahan banjir tersebut.

Dia mengemukakan, meski saat ini daerah tengah kencang-kencangnya melakukan efisiensi belanja menindaklanjuti Instruksi Presiden, namun dengan segala keterbatasan  itu tidak boleh menjadi alasan untuk berbuat lebih baik lagi kepada masyarakat.

"Selama ini dalam setiap pelaksanaan Musrenbang banyak yang diusulkan belum tentu ada satu yang terealisasi. Output tidak ada, kasihan, padahal sudah gunakan uang negara. Nah, sekarang hal-hal yang menjadi prioritas kita selesaikan bersama. Permasalahan bersentuhan langsung masyarakat itulah jadi prioritas. Karena itu juga jadi semangat efisiensi anggaran. Usulan-usulan lahir dari bawah, dan diimplementasikan oleh pemerintah," tegas Tasming. 

Dalam kesempatan itu, Tasming juga membuka ruang dialog dengan para peserta Musrenbang, untuk mendengarkan masukan, saran, maupun koreksinya. Tasming meyakinkan, Pemkot tidak alergi kritik, terbuka untuk berdiskusi, dan menjadikan atensi hasil diskusi tersebut. 

Beberapa masukan, saran, dan koreksi di antaranya dari Hj Ida Jafar, delegasi LPMK. Dia mempertanyakan soal anggaran pagu wilayah dikemanakan, sudah masuk DPA tapi tidak ada realisasi.

Dia juga mempertanyakan salah satu program prioritas Wali Kota yakni Parepare Keren, yang akan mencetak seribu pengusaha baru. Dia mengusulkan kenapa bukan UMKM lokal yang ada saat ini diberdayakan. Banyak yang mati suri, karena terkendala masalah pemasaran.

"Kenapa pemerintah tidak adakan galeri supaya hasil-hasil produksi UMKM bisa dipasarkan di situ. Parepare punya ikon, kenapa bukan itu yang dijual, seperti daerah-daerah lain, ikonnya dijadikan baju kaos, gantungan kunci dan lainnya," pinta Ida. 

Dia juga mempertanyakan persyaratan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan gratis. Masalah komputer di Kelurahan yang sudah tidak layak. Dan pelayanan prima di instansi pelayanan publik. 

Sekretaris ICMI Parepare, Dr Muh Nashir mengusulkan masalah penanganan banjir agar menerapkan teknologi modern. "Belum pernah kita terapkan teknologi penanganan banjir. Bagaimana sistem monitoringnya. Belum ada data air yang lewati Parepare. Bagaimana banjir di perkotaan. Itu perlu penerapan teknologi," saran Nashir.

Sementara Ketua Wanita Islam Parepare, mempertanyakan penanganan sampah terutama sampah plastik. Atensi terhadap masalah sampah penting, karena Parepare dikenal sebagai Kota Adipura. 

Masdia, Ketua Forhati Parepare, mempertanyakan soal dana hibah. 

Wali Kota Tasming Hamid menjadikan atensi seluruh masukan, saran, dan koreksi tersebut. Bahkan dia meminta agar seluruh LPMK se-Parepare langsung melakukan audiensi kepadanya setelah kegiatan Musrenbang. 

Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya memaparkan, Musrenbang Reguler yaitu Musrenbang Kelurahan telah dilaksanakan pada 21-24 Januari 2025. Kemudian Musrenbang Kecamatan pada 11-12 Februari 2025, serta Musrenbang Anak  dan Perempuan telah dilaksanakan pada 13 Maret 2025.  

"Alhamdulillah proses Musrenbang ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan telah melibatkan stakeholder sesuai dengan tingkatannya," kata Zulkarnaen.

Zulkarnaen mengungkapkan, rangkaian pelaksanaan Musrenbang ini telah membuktikan bahwa komitmen yang tinggi dari Pemkot Parepare untuk memberikan ruang bagi masyarakat Parepare berperan aktif dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan mengintegrasikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tema Musrenbang RKPD kali ini adalah Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Peserta Musrenbang terdiri dari berbagai komponen masyarakat, di antaranya Perangkat Daerah Pemkot Parepare, instasi vertikal, BUMN, organisasi pemuda, dunia usaha, oranisasi perempuan, organisasi anak, dan perwakilan disabilitas.

"Setelah pembukaan Musrenbang RKPD pada hari ini, selanjutnya tanggal 27 Maret 2025 akan dilakukan penyelarasan rencana kerja 2026 dalam bentuk kegiatan desk atau asistensi bersama Perangkat Daerah, delegasi Musrenbang Kecamatan, delegasi Musrenbang Anak, dan delegasi Musrenbang Perempuan," tandas Zulkarnaen.

Pelaksanaan Musrenbang juga dirangkai dengan penyerahan dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Parepare oleh Sekretaris DPRD Arifuddin Idris kepada Kepala Bappeda Zulkarnaen.

Laporan	:	Risal
Editor	:	Ruslan Amrullah