Artikel.news, Parepare -- Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2025, Senin (14/7/2025).

Rapat Monev berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, yang dibuka resmi Wakil Wali Kota Parepare Hermanto mewakili Wali Kota Tasming Hamid. Hadir Pj Sekda Parepare Amarun Agung Hamka, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, para Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD, Direktur RSUD Andi Makkasau, Direktur RS dr Hasri Ainun Habibie, Direktur PAM Tirta Karajae, Kabag, Camat, dan jajaran pejabat terkait Pemkot Parepare. Turut hadir Kepala BPS Parepare Dian Ernawaty.

Dalam kesempatan itu, Wawali Hermanto mengingatkan, Monev ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kinerja jajaran Pemkot dalam upaya memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Monev ini juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Karena itu, Hermanto berpesan kepada seluruh perangkat daerah atau SKPD untuk menggenjot kinerja agar capaian realisasi kegiatan fisik dan keuangan sesuai target per triwulan. "Jangan di triwulan empat baru gaspol, karena biasanya nanti bulan Desember baru tender. Itu akan berdampak pada kualitas pekerjaan karena dikerja terburu-buru," ingat Hermanto.

Dia berharap proses pembangunan dapat berjalan dengan cepat sehingga pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat.

"Saya berharap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari segi manajemen pengelolaan keuangan, mengenai kendala administratif, prosedural, birokrasi  hendaknya tidak lagi menjadi penghambat dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 ini," harap Hermanto.

Hermanto juga berpesan agar 18 program prioritas daerah dan 17 Program Prioritas Nasional (Asta Cita) harus menjadi perhatian seluruh SKPD. Seluruh perangkat daerah harus dapat bekerja dengan cepat dan tepat sehingga program prioritas itu dapat segera direalisasikan, dan visi Kota Parepare Terbaik, Sejahtera dan Maju dapat diwujudkan.

Sementara Pj Sekda Amarun Agung Hamka memberi catatan penilaian terhadap capaian kinerja setiap SKPD. Beberapa SKPD dinilai masih perlu perhatian, meski ada juga yang dikategorikan baik dan cukup. Bappeda selaku penyelenggara Monev masuk kategori baik.

"Berdasarkan data, masih ada beberapa SKPD perlu perhatian. Ini yang perlu diketahui apa kendalanya, dan bagaimana mendorong untuk peningkatan kinerja," kata Hamka, sapaannya.

Karena itu, beberapa Kepala SKPD dimintai penjelasan terkait kendala dihadapi pada triwulan kedua ini. Di antaranya Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Sekretariat DPRD, dan Kecamatan Bacukiki.

Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya mengungkapkan, berdasarkan hasil konsolidasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD), realisasi PAD per 30  Juni 2025 senilai Rp127 miliar lebih atau 43,64 persen dari target PAD 2025 senilai Rp291 miliar lebih.

Sementara capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan pada triwulan dua hingga 30 Juni 2025, adalah untuk kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan 47,20 persen. Capaian ini rendah dibanding 2024 pada triwulan dua yang berada di angka 50,37 persen.

Realisasi belanja dalam APBD senilai Rp352 miliar lebih atau sama dengan 35,64 persen dari total belanja daerah. Belanja ini untuk membiayai 158 program, 468 kegiatan dan 1.553 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 perangkat daerah.

"Secara umum target pendapatan daerah dalam APBD 2025 adalah sebesar Rp 938.857.222.151, terealisasi hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp 427.857.137.967,18 atau 45,57 persen. Dan belanja daerah dalam APBD 2025 sebesar Rp 960.281.756.938, terealisasi hingga Juni 2025 sebesar Rp 340.613.404.960,52 atau sebesar 35,47 persen," papar Zulkarnaen.

Untuk memacu kinerja fisik dan keuangan, Zulkarnaen meminta setiap SKPD memberikan informasi setiap bulan terkait serapan anggaran terutama kegiatan DAK dan DAU, agar setiap permasalahan yang muncul dapat segera didiskusikan, dan dicarikan solusi terbaik.

Kepala BPS Dian Ernawaty menilai, pertumbuhan ekonomi Parepare sangat dipengaruhi oleh belanja kegiatan pembangunan. Potret itu terlihat pada triwulan satu, dua, dan tiga, melambat, tapi saat triwulan empat langsung cepat.

"Pertumbuhan ekonomi Parepare pada triwulan satu tahun 2025 adalah 4,23 persen, itu karena ada kegiatan musiman yang cukup besar seperti puasa Ramadan dan lebaran. Namun pada triwulan empat tahun 2024 pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, karena ada kecenderungan gaspol kegiatan saat itu. Pertumbuhan ekonomi Parepare pada triwulan empat itu mencapai 7 persen," ungkap Dian.

Dian pun menyarankan beberapa hal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Parepare. Di antaranya percepatan penggunaan dana pegawai, pembukaan lapangan usaha, lakukan langkah konkret untuk pacu percepatan realisasi APBD, pengendalian harga bahan pokok, hingga percepatan perizinan berusaha. Karena saat ini realisasi PBG masih cukup minim, sehingga perlu didongkrak segala bentuk perizinan.

"Semoga angka pengangguran dapat lebih terkendali di 2025. Kemudian Asta Cita Presiden, Sekolah Rakyat, MBG Perumahan Rakyat, dan Koperasi Merah Putih mohon bantu evaluasinya dan survei pelaksanaannya di Parepare," tandas Dian.

Laporan	:	Risal
Editor	:	Ruslan Amrullah