Artikel.news, Parepare -- Pemerintah Kota Parepare melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan triwulan III tahun anggaran 2025.

Rapat koordinasi (Rakor) dipimpin langsung Wali Kota Parepare Tasming Hamid didampingi Pj Sekda Parepare Amarun Agung Hamka di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (9/10/2025).

Dalam Rakor terungkap bahwa capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan memasuki triwulan III hingga 30 September 2025, untuk kinerja fisik berada di angka 72,02 persen. Capaian ini sedikit lebih rendah dibanding triwulan III 2024 yang berada di angka 72,18 persen.

Sementara serapan anggaran atau realisasi belanja melalui APBD 2025 mencapai Rp557 miliar lebih atau sama dengan 56,39 persen dari total belanja daerah. Belanja ini untuk membiayai 158 program, 468 kegiatan dan 1.553 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Parepare.

Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya memaparkan bahwa target pendapatan daerah pada APBD 2025 senilai Rp938 miliar lebih, dan hingga 30 September 2025 terealisasi di angka Rp687 miliar lebih atau sebesar 73,28 persen.

Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) Parepare yang ditargetkan Rp291 miliar lebih hingga 30 September 2025 terealisasi Rp212 miliar lebih atau dengan persentase 72,76 persen dari target. "Dibandingkan dengan tahun 2024 pada bulan yang sama realisasi PAD sebesar Rp183 miliar lebih atau sebesar 90 persen dari target PAD tahun 2024 yaitu Rp203 miliar lebih," ungkap Zulkarnaen dalam laporannya.

Secara umum, Zulkarnaen melaporkan bahwa APBD pokok 2025 senilai Rp989 miliar lebih, dan parsial menjadi Rp960 miliar lebih.

"Untuk belanja daerah senilai Rp960 miliar lebih ini terealisasi hingga September 2025 senilai Rp539 miliar lebih atau 56,21 persen. Rinciannya, belanja operasi dari yang direncanakan Rp862 miliar terealisasi Rp515 miliar atau 59,74 persen. Belanja modal direncanakan Rp87 miliar terealisasi Rp24 miliar atau 27,76 persen, dan belanja tidak terduga atau BTT direncanakan Rp10 miliar  terealisasi Rp56 juta atau 0,56 persen," papar Zulkarnaen.

Dalam kesempatan itu, Zulkarnaen juga melaporkan tentang kinerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi kinerja fisik dan serapan keuangan.

Perangkat Daerah dengan kinerja risik 
tertinggi diurut dalam lima besar adalah Kecamatan Soreang di angka 89,70%, Satuan Polisi Pamong Praja 85,75%, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80,45%, Kecamatan Ujung 80,44%, RS dr Hasri Ainun Habibie 79,67%.

Perangkat Daerah dengan kinerja fisik 
terendah adalah Dinas Tenaga Kerja 40,90%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 43,45%, Badan Keuangan Daerah 56,62%, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 64,89%, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan 65,21%.

Sementara Perangkat Daerah dengan realisasi serapan keuangan tertinggi diurut lima besar adalah RSUD Andi Makkasau 77,91%, Sekretariat DPRD 68,95%, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 67,50%, Kecamatan Soreang 67,07%, dan Kecamatan Bacukiki 66,90%.

Kemudian Perangkat Daerah dengan realisasi serapan keuangan terendah adalah  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17,49%, Dinas Tenaga Kerja 28,86%, Dinas Perhubungan 38,25%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 39,04%, serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 39,50%.

Wali Kota Tasming Hamid menjadikan atensi capaian kinerja setiap OPD, dan mendorong dilakukan evaluasi atas capaian kinerja tersebut, terutama harus bersentuhan langsung dengan program prioritas Wali Kota, Gubernur Sulsel, dan Asta Cita Presiden RI.

Pj Sekda Amarun Agung Hamka menilai realisasi fisik dan serapan anggaran memasuki triwulan III ini tergolong cukup baik, hanya saja kemampuan fiskal Parepare masih tergantung pusat. Karena itu perlu dilakukan inovasi-inovasi oleh setiap OPD untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare Dian Ernawaty yang turut hadir dalam Rakor Monev mengapresiasi positif kinerja pembangunan Parepare, terutama dengan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.

"Angka kemiskinan makro turun cukup signifikan dari 6 tahun terakhir. Dari 5 persen sekian menjadi 4,4 persen. Capaian ini menjadi cambuk untuk pengentasan kemiskinan ke depan. Karena semakin rendah angka kemiskinan strategi yang dilaksanakan lebih spesifik," ingat Dian.

Secara umum Dian memberi masukan untuk pengendalian inflasi dan deflasi, serta tetap optimis untuk geliat pertumbuhan ekonomi Parepare ke depan.

Laporan	:	Risal
Editor	:	Ruslan Amrullah