Artikel.news, Parepare — Pemerintah Kota Parepare terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat kualitas sumber daya aparatur. Salah satu langkah nyatanya ditandai dengan keikutsertaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Inspektorat Kota Parepare, dalam kegiatan Penguatan Reformasi dan Optimalisasi Aparatur Sipil Negara (PROASN) yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun birokrasi yang berintegritas dan profesional. Inspektorat Kota Parepare turut berperan aktif sebagai unsur pengawasan yang mendorong peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan reformasi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Parepare juga melaksanakan kegiatan profiling bagi 398 Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui kegiatan ini, dilakukan pemetaan terhadap potensi, kompetensi, dan minat ASN untuk mendukung sistem manajemen talenta di lingkungan pemerintahan daerah.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Parepare dalam mewujudkan birokrasi modern — di mana pengembangan kapasitas individu ASN melalui profiling dipadukan dengan penguatan kelembagaan melalui program PROASN.

Salah satu peserta kegiatan, Awaluddin, selaku Inspektur Wilayah I Inspektorat Kota Parepare, mengungkapkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi para ASN.

“Saya merasakan sekali manfaat dari kegiatan profiling ini. Ini bukan sekadar tes, tetapi sebuah cermin bagi kami untuk introspeksi dan mengenal lebih dalam kemampuan yang kami miliki. Yang tak kalah penting, kegiatan seperti ini mempertemukan ASN dari berbagai instansi, sehingga terjalin sinergi dan kolaborasi. Kami berharap hasil dari profiling ini dapat menjadi dasar untuk pembinaan dan penempatan yang lebih efektif ke depannya,” ungkap Awaluddin.

Melalui sinergi antara profiling ASN dan program PROASN, Pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat budaya kolaboratif antarinstansi di lingkungan pemerintahan daerah.