Artikel.news, Parepare -- Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan IV Tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (24/12/2025) itu dipimpin langsung Wali Kota Tasming Hamid, didampingi Inspektur Daerah Iwan Asaad yang mengarahkan jalannya rapat, serta Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun selaku pelaksana kegiatan.

Dalam Monev yang meneropong dan mengevaluasi kegiatan pembangunan hingga akhir tahun ini terungkap jika realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sampai pada triwulan IV memotret capaian kinerja fisik berada di angka 89,70 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu yang hanya berada di angka 88,82 persen.

Sementara realisasi belanja atau serapan anggaran hingga triwulan IV tahun ini berada di angka Rp743 miliar lebih atau sama dengan 75,35 persen. Belanja daerah tahun ini membiayai 158 program, 468 kegiatan dan 1.553 sub kegiatan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Parepare. Dibanding periode sama pada 2024 capaian kinerja keuangan berada di angka 77,61 persen. 

Wali Kota Tasming Hamid di hadapan para peserta Monev menekankan capaian realisasi kegiatan fisik dan serapan keuangan pada Monev Triwulan IV menjadi bahan koreksi untuk dievaluasi. Evaluasi terutama bagi OPD dengan kinerja dan serapan anggaran rendah.

Tasming mengusulkan agar berlaku reward and funishment (hadiah dan hukuman). Bagi OPD yang berkinerja tertinggi diberikan hadiah. Dan bagi OPD berkinerja terendah diberikan hukuman. "Reward penambahan TPP bagi OPD realisasi tinggi, dan pemotongan TPP bagi OPD realisasi rendah. Jadi TPP yang dipotong dari OPD berkinerja rendah itu jangan dimasukkan di Kasda, tapi dialihkan ke OPD berkinerja tinggi. Coba dibuatkan regulasinya dan kita evaluasi," pinta mantan Pimpinan DPRD Parepare ini.

Secara umum Tasming menegaskan, bahwa serapan anggaran pada Monev Triwulan IV ini masih perlu dimaksimalkan karena saat ini sudah injury time atau di penghujung tahun anggaran. Penganggaran harus sesuai aturan berlaku dan mengikuti tahapan. Tidak boleh ada lagi kegiatan yang menunggu-nunggu atau ditahan-tahan. Harus tertib administrasi. "Tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi kegiatan yang tidak maksimal. Semua menumpuk di ujung tahun. Ini menjadi bahan refleksi ke depan masak mau jatuh di lubang yang sama, jangan terulang terus seperti itu. Mari kita ubah pola lama ke pola baru yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat," tegas TSM, akronim Wali Kota.

Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya menyampaikan capaian kinerja keuangan berdasarkan anggaran kas dan SP2D sebagai dasar pengurangan TPP. Itu berdasarkan realisasi pencairan pada BKD hingga  triwulan IV. OPD yang dimaksud antara lain Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) 37,08%, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 40,14%, Badan Keuangan Daerah (BKD) 61,94%, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 63,98%, dan Dinas Ketahanan Pangan 69,36%.

Kepala Bappeda turut melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan 17 Desember 2025 pada triwulan IV. Perangkat Daerah dengan kinerja fisik tertinggi adalah Kecamatan Bacukiki Barat, 98,32%, Satuan Polisi Pamong Praja, 98,31%, RS dr Hasri Ainun Habibie, 98,13%, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 97,75%, dan Kecamatan Bacukiki, 96,80%.

Kemudian Perangkat Daerah dengan kinerja fisik terendah antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 60,12%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 72,56%, Dinas Tenaga Kerja, 72,63%, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 79,96%, Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 80,73%.

Sementara Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan tertinggi adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 90,06%, RSUD Andi Makkasau, 89,51%, RS dr Hasri Ainun Habibie, 88,87%
Kecamatan Bacukiki Barat, 87,98%, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 87,88%.

Sedangkan Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan terendah di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 34,61%, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 36,46%, Badan Keuangan Daerah, 61,92%,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 63,20%, Dinas Tenaga Kerja, 63,71%.

Inspektur Daerah Iwan Asaad yang memandu Monev meminta penjelasan beberapa Perangkat Daerah yang masih rendah capaian kinerja fisik dan serapan anggaran. Kemudian terkait PAD yang tidak capai target, apakah target terlalu tinggi, perencanaan tidak sesuai, atau ada kendala lainnya.

"Menjadi pertanyaan, kenapa selalu terjadi gap terlalu besar antara realisasi fisik dan serapan keuangan. Mesti dicermati semua. Jangan sampai capaian fisik tinggi tapi meninggalkan utang atau SP2D tertahan belum dicairkan. Karena yang diukur oleh kementerian adalah realisasi keuangan bukan fisik," ingat Iwan.