Artikel.news, Mamuju - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Panca Daya Ketiga, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, melalui penguatan pembangunan kesehatan berbasis data.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (20/1/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana.

Capaian pembangunan kesehatan menunjukkan tren positif, salah satunya Umur Harapan Hidup (UHH) Sulawesi Barat yang meningkat dari 69,91 tahun pada 2020 menjadi 71,44 tahun pada 2025.

Peningkatan ini mencerminkan membaiknya derajat kesehatan masyarakat sebagai hasil penguatan layanan kesehatan dasar, promotif, dan preventif. Namun demikian, disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan sehingga pemerataan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi prioritas.

Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr Nursyamsi Rahim menyatakan bahwa pada tahun 2025, kematian ibu tercatat 36 kasus yang tersebar di enam kabupaten, dengan kasus tertinggi di Polewali Mandar dan Majene.

Sementara itu, kematian bayi mencapai 326 kasus, didominasi oleh gangguan sistem pernapasan dan kardiovaskular serta kasus berat badan lahir rendah dan prematuritas. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, serta sistem rujukan maternal dan neonatal yang lebih responsif.

Di sisi lain, prevalensi stunting Sulawesi Barat tahun 2025 tercatat 26,80 persen, masih berada di atas target 26 persen. Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Majene (30,72 persen), Mamasa (30,30 persen), dan Mamuju (29,31 persen), sementara Mamuju Tengah (19,59 persen) dan Pasangkayu (21,07 persen) telah berada di bawah target.

"Data menunjukkan bahwa daerah dengan cakupan pengukuran balita yang tinggi cenderung memiliki prevalensi stunting lebih rendah, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan pengukuran balita," kata dr. Nursyamsi.

Cakupan pengukuran balita (D/S) di tingkat provinsi baru mencapai 75,38 persen, masih di bawah target 85 persen, dan belum ada satu pun kabupaten yang mencapai target tersebut. Selain itu, persentase balita gizi kurang usia 6–59 bulan yang mendapatkan makanan tambahan berbahan pangan lokal baru mencapai 20,3 persen. 

Menyikapi hal tersebut, DKPPKB Sulbar menegaskan komitmennya untuk memperkuat intervensi gizi terpadu, meningkatkan cakupan dan kualitas pengukuran balita, serta mengoptimalkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal sebagai langkah strategis percepatan penurunan stunting dan pembangunan SDM Sulawesi Barat yang sehat dan berdaya saing melalui Program PASTI PADU.(Rls)