Artikel.news, Palembang - Panitia Kerja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (11/7/2025), guna meninjau langsung proses distribusi pupuk bersubsidi kepada para petani. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan agar program subsidi pupuk dari pemerintah dapat berjalan secara tepat sasaran dan efisien. 

Rombongan Panja dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) yang juga Ketua Komisi IV DPR RI.

Turut serta dalam rombongan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Dirjen PSP Kementan Andi Nur Alamsyah beserta sejumlah staf Ditjen PSP, dan pejabat terkait lainnya.

Rombongan disambut langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru beserta Forkopimda dan sejumlah Pejabat Pemprov Sumsel.

Anggota Panja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi, Agus Ambo Djiwa, mengemukakan, Sumatera Selatan dipilih sebagai lokasi karena merupakan salah satu daerah sentra produksi pertanian strategis di Indonesia, khususnya dalam sektor padi dan tanaman pangan lainnya.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP ini menambahkan, dalam kunker di Palembang mereka mengunjungi langsung pengecer dan berdialog dengan para pengecer.

"Di Palembang tidak ada lagi masalah penyaluran pupuk setelah terbit Inpres (Instruksi Presiden). Dan penyalurannya sudah lancar, penebusannya sudah sistim online. Sebelum ada Inpres itu banyak masalah. Prinsipnya petani di Palembang tidak ada lagi masalah," jelas Agus.

Presiden Prabowo Subianto membuat terobosan besar dalam transformasi baru untuk pertanian lewat sejumlah Inpres yang diterbitkannya dalam waktu 6 bulan. Inpres tersebut diketahui berpengaruh cukup besar.  Di mana salah satunya, terkait penyaluran pupuk ke petani yang sudah tidak melalui mekanisme panjang.

Rombongan panja selanjutnya berkunjung ke PT PUSRI (Pupuk Sriwidjaja), dan disambut langsung oleh jajaran direksi di kantor pusat PT PUSRI, Jl Mayor Zen, Palembang.

Dalam sesi dialog, pihak PT Pusri memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, termasuk sistem distribusi berbasis teknologi dan peningkatan koordinasi dengan distributor serta pemerintah daerah. 

PT Pusri juga menyampaikan kendala yang mereka hadapi, seperti fluktuasi pasokan bahan baku dan keterbatasan alokasi yang ditentukan pemerintah pusat.

Agus mengemukakan, pihak panja memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi agar PT Pusri dan seluruh stakeholder pupuk dapat meningkatkan kinerja distribusi, terutama menjelang musim tanam.