Artikel.news, Jakarta - Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar hak, tetapi juga kebutuhan mendasar masyarakat di era digital.

“Keterbukaan informasi adalah napas kehidupan dalam pengelolaan negara. Ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi, mengontrol, dan terlibat aktif dalam kebijakan publik, guna menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berkeadilan,” ujar Donny dalam sambutannya.

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia resmi meluncurkan Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025  Hal itu terungkap dari acara Soft Launching dan Talkshow yang berlangsung di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Acara ini menjadi pembuka rangkaian menuju puncak Pameran, Seminar, dan Awarding yang akan digelar pada 14–16 Oktober 2025 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta.

Mengusung tema “Budaya Transparansi Dalam Era Teknologi Informasi Untuk Pelayanan yang Partisipatif dan Berkelanjutan”, talkshow ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendorong tata kelola badan publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

Pameran yang akan berlangsung selama tiga hari ini akan menghadirkan berbagai kegiatan seperti exhibition, education session, seminar, konsultasi informasi, dan awarding night. Seluruh rangkaian melibatkan partisipasi lintas sektor, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 mendatang, sejumlah isu strategis akan menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif, yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pameran ini juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan melalui penyediaan akses informasi yang adil dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, isu ketahanan dan swasembada pangan turut diangkat sebagai respons terhadap tantangan global yang kian kompleks. Perhatian juga diberikan pada energi dan lingkungan hidup, mengingat keduanya menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.

Tak kalah penting, sektor pendidikan dan kesehatan diposisikan sebagai fondasi utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Di sisi lain, persoalan perumahan rakyat, hak-hak buruh, dan ketenagakerjaan akan dibahas dalam konteks menciptakan keadilan sosial yang merata.

Kemudian, pameran ini juga menempatkan ketahanan nasional sebagai isu krusial, guna menjamin stabilitas dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.

Tak lupa, gelaran ini turut didukung dari berbagai instansi strategis, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, Kementerian PANRB, serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Ditambah, melalui talkshow ini para narasumber juga menyampaikan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan sektor dalam memperkuat literasi publik, memperluas akses informasi, serta membangun budaya transparansi di seluruh lini kehidupan berbangsa.

Dengan demikian, Komisi Informasi Pusat berharap, Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 dapat menjadi ajang bersama masyarakat dan pemerintah untuk merayakan keterbukaan, serta menjadi momentum memperkuat praktik badan publik yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.