Artikel.news, Parepare -- Hari kedua pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan Kota Parepare, Rabu (21/1/2026), masih terus berlangsung aktif dan kembali beragam aspirasi mencuat.

Musrenbang Kelurahan (Musrenbanglur) hari kedua berlangsung di delapan Kelurahan, antara lain, Lapadde, Ujung Sabbang, Lemoe, Lumpue, Watang Bacukiki, Kampung Baru, Bukit Indah, dan Kampung Pisang.

Beragam aspirasi dan usulan mencuat dalam pelaksanaan Musrenbang di delapan Kelurahan itu. Aspirasi di antaranya terkait perbaikan jalan, drainase, jamban keluarga, persampahan, hingga terkait bantuan dan desil.

Di Kelurahan Lapadde, mencuat aspirasi masyarakat setempat adalah jalan rusak di wilayah Tengah Galungnge (Tegal) yang mendesak segera ditangani. Drainase yang rusak dan warga miskin tidak memiliki jamban keluarga.

"Warga miskin itu tidak punya jamban, jadi buang hajat di selokan. Tapi itu bahaya, karena pernah dia jatuh ke dalam selokan, dan kepalanya cedera," ungkap warga setempat.

Masalah jalan rusak ini juga diaspirasikan warga di Kelurahan Kampung Pisang dan Watang Bacukiki. Di Kampung Pisang, Jalan H Badaruddin sudah bertahun tahun diusulkan untuk diperbaiki, namun sampai saat ini belum diperbaiki.

Keluhan sama tentang jalan rusak mendesak segera diperbaiki juga diaspirasikan warga di wilayah Ceddie dan Mangimpuru, Kelurahan Watang Bacukiki. Di Watang Bacukiki, warga juga mengusulkan dibangun jalan tani untuk memudahkan transportasi hasil panen padi mereka. 

Warga juga meminta agar pemerintah memantau penerima bantuan sosial, termasuk penerima Rastra dan PKH agar ditinjau kembali karena banyak penerima yang dinilai sudah mampu secara ekonomi.

"Jangan sampai bantuan itu bukannya tepat sasaran, malah tetap sasaran. Karena mungkin saja ada RT dan RW nakal," sindir warga.

Namun demikian warga mengapresiasi Pemkot Parepare karena menyalurkan bantuan langsung tiba di rumah warga, tidak perlu lagi dijemput.

Masalah lain diaspirasikan warga adalah masalah persampahan. Seperti minimnya tempat sampah, tempat sampah yang sudah rusak, dan sampah menumpuk. Di Kelurahan Kampung Pisang, warga mengusulkan di setiap RT minimal ada satu tempat sampah.

Sementara masalah banyak "dicurhatkan" warga adalah desil atau sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari paling miskin hingga paling sejahtera. Keluhan masalah desil itu hampir di setiap Kelurahan.

Warga Kampung Pisang misalnya, meminta agar BPS dalam melakukan pendataan harus fair terutama dalam penentuan desil. Karena ada rumah warga yang masuk kategori sudah sangat tidak layak justru masuk desil 6. Sementara warga dikategorikan miskin dan layak menerima bantuan itu berada pada desil 1 sampai desil 5. 

Perwakilan Dinas Sosial (Dinsos) Parepare yang hadir dalam Musrenbang, meminta agar RT dan RW aktif memantau warganya, dan mendata warga yang masuk kategori miskin layak menerima bantuan atau intervensi pemerintah.

Hasil pendataan itu disampaikan ke Kelurahan untuk diverifikasi. Hasil verifikasi diteruskan ke Dinsos, dan Dinsos mengusulkan ke pemerintah pusat.

Desil ditentukan oleh pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), berdasarkan data kesejahteraan sosial-ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemda membantu dalam proses pendataan. Namun diperoleh informasi bahwa perubahan data desil dimungkinkan dilakukan per tiga bulan. Pemkot Parepare sendiri saat ini tengah menggodok kriteria kemiskinan daerah, agar membuka peluang untuk mengintervensi warga yang masuk kriteria.

"Warga saat didata oleh BPS harus memberikan data sebenarnya, jangan justru sebaliknya. Dan jangan juga cepat berekspektasi kalau sudah didata akan mendapatkan bantuan, karena itu baru tahap pendataan. Data saat ini, ada 56 ribu warga Parepare yang masuk dalam desil 1 sampai desil 5," beber perwakilan Dinsos Parepare.

Karena Musrenbang kali ini dirangkai dengan Musrenbang Tematik Stunting, warga dari beberapa Kelurahan mengusulkan agar ada penambahan susu untuk anak mereka, dan usulan terkait penanganan stunting lainnya.

Secara umum dalam Musrenbang, warga mengapresiasi 18 program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, dan mereka sudah merasakan manfaatnya.

Seperti kenaikan insentif bagi Ketua RT, RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, imam masjid, pegawai syara, hingga guru mengaji, bantuan tiba di rumah warga, pengurangan pengangguran, serta program unggulan lainnya.

Tim Bappeda Parepare Abd Muis Baharuddin di Musrenbanglur Lapadde berpesan kepada warga agar tetap memperhatikan usulan dari tahun sebelumnya yang belum terakomodir, untuk kembali diusulkan, dan diinput kembali ke dalam aplikasi SIPD.

Tim Bappeda lainnya, Ahmad Tang di Musrenbanglur Watang Bacukiki menyampaikan pesan Wali Kota bahwa di tengah efisiensi agar usulan tidak terlalu banyak, dengan lebih memprioritaskan usulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Usulan tahun lalu masih bisa diusulkan kembali, semoga tahun 2027 kondisi keuangan membaik, dan usulan-usulan bisa terakomodir," harap Ahmad Tang.

Laporan	:	Risal
Editor	:	Ruslan Amrullah